lensajatim id Jakarta- Polemik Pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur yang menelan anggaran 9 M dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus bergulir.
Bila sebelumnya, sempat membuat bersitegang antara Partai Demokrat dengan PDIP karena dibandingkan dengan Museum Bung Karno di Blitar yang sama-sama menggunakan uang Negara. Kali ini, Cuitan Politisi Partai Demokrat di Twitter yang menyebutkan makam Almarhum Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur, juga dibiayai oleh Negara membuat para loyalis Gus Dur Geram, bahkan akan menempuh jalur hukum.
Hal tersebut ditegaskan lewat Surat Terbuka atau Somasi yang ditujukan kepada Politisi Partai Demokrat RACHLAND NASHIDIK, oleh DPP Barisan Kader( Barikade Gus Dur).
" Bahwa apa yang saudara katakan adalah sangat tidak benar/ tendensius dan mengada-ada sehingga membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Oleh karena Makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai oleh keluarga inti," tegas H. Priyo Sambadha selaku Ketua DPP Barikade Gus Dur lewat rilis yang diterima redaksi. Jumat (18/02/2021).
Menurutnya, bahwa Negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi untuk kelancaran lalu lintas karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan museum Islam Nusantara. Jadi sama sekali TIDAK untuk membiayai makam Gus Dur.
" Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mendesak dengan TEGAS agar saudara mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum kami melakukan Tindakan Hukum.
Demikian kami sampaikan. Terimakasih," pungkasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPW Barikade Gus Dur Jawa Timur, Ahmad Arizal juga mengecam apa yang disampaikan Politisi Partai Demokrat tersebut. " Jatim juga sepakat dengan langkah DPP Barikade Gus Dur," terang Ahmad Arizal.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Ahmad, sejak berita itu muncul, dirinya mengaku mendapatkan telpon dari banyak loyalis Gus Dur yang ada di Jawa Timur. Kata Ahmad, mereka selain juga bertanya perihal tersebut, mereka semua juga rata-rata mendesak untuk diproses secara hukum.
• Makanya kita masih memberikan waktu untuk mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf. Bila tidak terpaksa kita akan tempuh jalur hukum," pungkasnya. (Had)
Komentar