caption : 18 DPC Partai NasDem se Surabaya melakukan aksi mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai NasDem, Robert Simangunsong. foto : istimewa. |
lensajatim id Surabaya-DPD Partai Nasdem memanas, terbaru konflik internal Partai NasDem Kota Surabaya mencuat ke permukaan. Itu ditandai dengan pernyataan mosi tidak percaya yang disampaikan oleh 18 DPC Partai Nasdem kepada Ketua DPD Partai NasDem, Robert Simangunsong
Menurut Juru Bicara 18 DPC Nasdem Se-Kota Surabaya, Miftakhul Ulum,menjelaskan, pihaknya menuntut transparansi dana bantuan politik (banpol) yang diterima oleh DPD NasDem dari Bakesbangpol. Sebab, selama ini DPC NasDem tidak pernah menerima manfaat dana banpol yang per tahunnya mencapai Rp800 juta, baik secara langsung maupun tak langsung.
"Kerja-kerja politik teman-teman di DPC menghasilkan sekitar 83.000 suara yang dikonversikan menjadi tiga kursi di DPRD Surabaya. Suara itu juga menghasilkan dana Banpol sebesar Rp800 juta sampai Rp808 juta per tahun yang seharusnya digunakan untuk operasional struktur partai di bawah," terang Ulum, Rabu (24/2/2021).
Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Tambaksari ini mengatakan, teman-teman pengurus DPC sudah coba berkomunikasi dengan Ketua DPD. Baik melalui rapat internal yang dilaksanakan secara zoom atau pun bertemu secara langsung.
Ulum melanjutkan, kesepakatan pertemuan di kantor DPD NasDem Surabaya pun nihil. Pasalnya, sampai waktu yang ditentukan, baik Ketua, Sekretaris maupun Bendahara NasDem Surabaya tak kunjung datang.
"Kami sepakat bertemu di kantor DPD NasDem pukul 11.30 WIB, tapi sampai pukul 12.00 WIB tak ada satu pun pengurus DPD yang hadir. Jelas kami kecewa, komunikasi sudah buntu karena teman-teman pengurus DPC dikeluarkan dari grup wa internal," imbuh kader GP Ansor Surabaya ini.
Karena gagal berkomunikasi dengan pihak DPD, para Ketua DPC tersebut memutuskan mengadu ke kantor DPW NasDen Jatim yang kebetulan letaknya tak jauh dari kantor DPD. Namun di DPW tak ada satu pun pengurus yang ditemui.
Menurut Ulum, mereka berharap DPW melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya hanya berharap ada transparansi terkait penggunaan dana banpol. Karena selama ini tak ada kegiatan DPD yang bisa dibilang "wah" alias sepi-sepi saja.
"Kita yang datang hari ini ada 18 DPC lengkap Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sementara 13 DPC lainnya juga mendukung gerakan ini. Insya Allah, mereka akan bergabung dalam aksi selanjutnya," pungkas alumni UIN Sunan Ampel Surabaya ini. (Red)
Komentar