 |
| KH.Ach. Fadil Muzakki, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya- Kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang telah mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain menghapus keharusan PCR dan karantina.
Kebijakan ini langsung mendapatkan respon dari KH. Ach. Fadil Muzakki selaku Anggota Komisi VIII DPR RI. Politisi yang akrab disapa Lora Fadil ini menyambut baik kabar tersebut, sebab menurutnya itu tentu juga akan memiliki efek positif pada proses pelaksanaan ibadah umrah yang sudah berjalan dan ibadah haji pada tahun 2022.
" Saya masih reses mas, tapi itu tentu kabar baik mas untuk kita semua terutama umat Islam yang akan menjalankan ibadah umrah dan juga haji," tukas Lora Fadil saat dikonfirmasi. Minggu, (06/03/2022) malam.
Wakil Rakyat dari Fraksi NasDem ini berharap, Kemenag mengambil langkah cepat guna merespon kebijakan tersebut. Untuk pelaksanaan ibadah umrah misalnya, kata Lora Fadil, apabila ada penghapusan PCR dan karantina, maka tentu akan bisa mengurangi biaya, dan terkait waktu juga serta yang lainnya.
" Makanya ini harus direspon cepat, biar beban masyarakat yang akan melakukan ibadah umrah bisa berkurang," tandasnya.
Anggota Panja Haji DPR RI ini juga menyampaikan, usai menjalani masa reses, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan Dirjen PHU Kemenag, bahkan mungkin juga sama Menteri Agama untuk menindaklanjuti hal tersebut, serta akan melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 2022 yang sudah semakin dekat.
Politisi yang masuk dalam nominasi Calon Gubernur Jawa Timur 2024 ini mengaku optimis Haji Tahun 2022 akan terlaksana dengan baik. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat yang seharusnya berangkat tahun 2020 untuk mempersiapkan diri.
" Kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Kalau terkait teknis detailnya tentu kita nanti masih akan bahas dengan Kemanag," pungkas Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bondowoso ini.
Sebelumnya juga diberitakan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menilai kebijakan Saudi yang baru ini akan berdampak pada penyelenggaraan umrah. Untuk itu, Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) bisa mengambil langkah penyelarasan.
Dikatakan Hilman, Kemenag akan berbicara dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokral (reciprocal policy) antara Pemerintah Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umrah ini.
"Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, maka akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimis akan segara ada penyelarasan kebijakan. Apalagi, Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuain kebijakan masa karantina," ucap Hilman di Jakarta, Minggu (6/3/2022). (Had/Red).
Komentar