 |
| Addin Jauharudin, Bendahara Umum PP GP Ansor. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor memberikan dukungan terhadap langkah Polri dalam menindak organisasi Khilafatul Muslimin.
Dukungan terseut disampaikan oleh Bendahara Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin. Sebab menurut Addin, keberadaan organisasi terlarang tersebut adalah teror terhadap negara.
"Tindakan polisi sudah benar," tegas Addin saat dikonfirmasi media. Rabu, (08/0/2022).
Mantan Ketua Umum PB PMII ini menjelaskan, bila Khilafatul Muslimin adalah sebuah gerakan terorganisir dan sistematis yang mengkampanyekan khilafah dan ingin mengganti ideologi pancasila.
Untuk itu, menurutnya apa yang dilakukan oleh polisi, yakni menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin sudah benar.
Addin menambahkan, keberanian kelompok khilafatul muslimin yang melakukan kampanye secara terbuka, berupa pawai, pembagian selebaran dan publikasi jaringan perwakilan mereka di berbagai daerah menunjukan kalau mereka sudah siap menjadi pemantik gerakan-gerakan teror atas nama agama.
"Aparat penegak hukum harus mampu membongkar secara tuntas kelompok yang sudah secara terang terangan merongrong NKRI," tandasnya.
Addin mendorong Polri mengungkap aliran dana organisasi tersebut, termasuk menyisir semua jaringan dan sel sel mereka.
"Harus dipastikan juga berbagai dokumen, jejak digital, komunikasi dan semua aktivitas pasca penangkapan pemimpin khilafatul muslimin bisa terdeteksi," tegasnya.
Addin mengingatkan apa yang dilakukan kelompok khilafah ini bisa memantik berbagai varian kelompok mereka untuk bergerak sehingga harus betul-betul diwaspadai.
Terbukti, kampanye ideogi dan kaderisasi mereka jalan. Jangan sampai organisasi semacam ini menjadi besar dan bergerak terus. Ini akan menjadi ancaman nyata terhadapa NKRI dan Pancasila.
"Ini mereka sudah gila, kampanye teror terhadap negara secara terbuka," beber Addin mengingatkan.
Dia lantas menyinggung bagaimana terorganisirnya organisasi ini. Kata Addin, mereka dengan Yayasan Khilafatul Muslimin memilik lembaga pendidian tersebar di 18 kabupaten kota dan tidak terdaftar di Kementerian Agama.
Secara keseluruhan mereka memiliki 31 lembaga pendidikan, 300 orang guru, 1766 santri dan mahasantri, dan sudah bergerak melakukan kaderisasi dan penguatan jaringan se-indonesia bertahun tahun (Data Tempo).
Ini menjadi ancaman serius. Menggunakan nama nama sahabat nabi yang suci sebagai nama lembaga pendidikan mereka. Ini harus dibongkar dan dibabat habis ideologi dan gerakan mereka. Jika tidak, akan menjadi teror di kemudian hari. Pimpinan mereka adalah Residivis kasus terorisme," kata Addin.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat jangan terprovokasi ideologi mereka. Pupuk dan gerakkan terus Islam yang ramah, damai, toleran. Beragamalah seperti pada umumnya cara beragama di Indonesia.
"Hati hati dalam memilih lembaga pendidikan, terutama pesantren. Jangan karena gratis, apalagi ada embel embel nama nama sahabat nabi, terus sesuai dengan ajaran aslissunnah wal jama'ah," pungkasnya. (Red).
Komentar