 |
| Pembukaan Sekolah Politik Anggaran yang diselenggarakan oleh PC PMII Sumenep. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Sumenep - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep menggelar Sekolah Politik Anggaran bertajuk "PMII Menyoal Akuntabilitas APBD 5 Tahun Terakhir" yang akan dilaksanakan selama 7 hari kedepan.
Kegiatan ini dilatarbelakangi dari aspirasi masyarakat dan kajian analisis para kader PMII terhadap kebijakan anggaran Kabupaten Sumenep yang outputnya dinilai jauh dari kesejahteraan terhadap masyarakat khususnya di kepulauan.
Turut hadir dalam acara ini Ahmad Masuni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumenep, Kapolres Sumenep, Kajari Sumenep, Pimpinan OPD dan Majelis pembina Cabang PMII Sumenep serta diikuti oleh Perwakilan dari 11 Komisariat PMII Se- Kabupaten Sumenep, bertempat di Aula STITA (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usyimuni) Terate Kabupaten Sumenep. Selasa (25/1/2022).
Ahmad Masuni dalam sambutannya mengatakan, untuk menggagas Kabupaten Sumenep menuju kesejahteraan yang diharapkan bersama tidak hanya bergantung pada pemerintah akan tetapi butuh inovasi-inovasi dan ide yang dibutuhkan dari non pemerintah seperti PMII.
Sementara Majelis Pembina Cabang Ali Faidy Thoifur dalam sambutannya berharap kegiatan sekolah politik anggaran ini dilakukan secara maksimalkan supaya dapat membentuk potensi kader PMII Sumenep Tentang politik Anggaran.
"PMII sejatinya tidak hanya berteriak koar-koar di jalanan tanpa subtansi yang jelas tetapi setiap demonstrasi ataupun audensi yang dilakukan betul-betul dikaji secara mendalam," pungkas Ali Faidy Thoifur.
Abdul Mahmud Selaku Ketua Umum PMII Sumenep mengatakan kegiatan sekolah politik anggaran ini merupakan kegiatan informal PMII yang diadakan oleh kaderisasi di bidang Eksternal PC PMII Sumenep untuk lebih mendalami kebijakan anggaran di Kabupaten Sumenep.
Lebih lanjut Abdul sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kegiatan itu juga dimaksudkan memberikan pengarahan edukasi terhadap Pengurus Cabang, tingkatan Komisariat dan Rayon, kebijakan anggaran harus diserap dari awal dirumuskan dan diformulasikan kebijakannya yang betul-betul lahir dari pikiran dan kebutuhan rakyat.
"Kabupaten Sumenep ini memiliki 126 pulau yang masih jauh dari kata kesejahteraan, ada mayarakat Kepulauan yang masih terdiskriminasi, aksesibilitas sosial mereka masih terbatasi inilah yang menjadi PR kita bersama," Jelasnya.
Pihaknya kedepan juga akan mendalami efektivitas dan efisiensi anggaran Kabupaten Sumenep agar setiap kebijakan dapat memperhatikan titik-titik kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.
"Saya berharap bagi seluruh peserta setelah mengikuti sekolah politik anggaran ini dapat membentuk tim analisis kebijakan publik dan akan diberikan SK langsung dari cabang sehingga sah mereka membicarakan kebijakan-kebijakan dan menganalisis anggaran di Kabupaten Sumenep," harapnya.(Hairi & Liemin/Red).
Komentar