 |
| Mohammad Haerul Amri, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud-Ristek, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Jakarta- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Hairul Amri, mendesak pemerintah menyelesaikan permasalah guru honorer P-1 (prioritas pertama) yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masalah itu harus selesai sebelum rekrutmen ASN tahun 2023.
"Sebelum ada rekrutmen ASN 2023, P-1 harus diselesaikan dulu. Kita kasih waktu sampai Agustus. Ini sebagai hadiah untuk para guru di Bulan Kemerdekaan," ujar politisi yang akrab disapa Gus Amri seusai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud-Ristek, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
Gus Amri sapan Haerul Amri mengatakan, ruwetnya permasalahan guru PPPK karena belum ada koordinasi yang jelas dari kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi membuat nasib guru honorer mengambang.
Menurutnya, rapat kerja tersebut berupaya untuk mengurai berbagai permasalahan yang terjadi selama ini terkait dengan perekrutan guru PPPK.
"Kami undang mereka semua agar ada sinergitas, ada konsolidasi yang pas untuk menyelesaikan problem PPPK. Kenapa ini penting, karena program PPPK beririsan dengan Kemenpan RB, Kemendagri, Kemendikbud-Ristek, dan Kemenkeu," jelasnya.
Lebih lanjut terkait perekrutan ASN tahun 2023, Gus Amri mendesak agar pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan bersama. Kementerian/lembaga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait formasi yang dibutuhkan.
"Formasi yang saat ini belum terserap (dari PPPK 2021-2022) harus diprioritaskan. Pemda belum mengajukan formasi karena persoalan anggaran. Jadi pemda merasa berat dengan beban anggaran itu," tandasnya
Ia berharap pemerintah tidak mengulang skema yang sama untuk penerimaan ASN 2023. Formasi yang dibuka harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu juga berharap pemerintah menunaikan janjinya untuk rekrutmen satu juta guru PPPK di tahun 2023.
"Ke hutan pergi berburu, melewati pohon banyak yang berduri. Mari kita perjuangkan nasib para guru, karena gurulah kita bisa menjadi anggota DPR RI dan menteri," pungkas Wakil Ketua Umum PP GP Ansor. (dis/*)
Komentar