 |
| Mohammad Haerul Amri, Anggota Komisi X DPR RI Rapat Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) dengan 10 Kementerian dan Lembaga di Jakarta. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id Jakarta –Mohammad Haerul Amri, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi NasDem angkat bicara soal rendahnya literasi digital di Indonesia.
Hal itu disampaikan Mohammad Haerul Amri kepada sejumlah awak media disela-sela Rapat Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) dengan 10 Kementerian dan Lembaga di Jakarta, Rabu (5/7/2023) kemaren.
Adapun Kementerian dan Lembaga yang hadir antara lain, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendes PDT, Kemenkominfo, KemenPAN RB, Kemenaker, Kemenko PMK dan BKN. Sementara Kemenkeu dan Bappenas tidak hadir pada rapat tersebut.
Diketahui, berdasarkan The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca.
Begitupun dengan data United Nations Development Programme (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia tergolong masih rendah, yaitu 14,6%. Jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang memiliki persentase hingga 28%.
Pria yang akrab disapa Gus Amri itu menjelaskan bahwa latarbelakang rendahnya literasi digital di Indonesia karena ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang diakui memang belum merata hingga pelosok Nusantara.
“Jangankan kawasan pulau terluar, daerah kelahiran saya saja, yakni Kerawang yang hanya berjarak sekitar 60 Km dari Monas, sinyal saja masih susah,” kata Gus Amri kepada media ini.
Pasalnya, kata Gus Amri-sapaan akrabnya, rendahnya literasi di Indonesia itu menjadi bahan kritikan lembaga-lembaga dunia, seperti UNESCO. Dimana lembaga itu menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah.
Bahkan berdasarkan hasil asesmen nasional (AN) 2021 menunjukkan Indonesia mengalami darurat literasi. Sebab, 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.
“Kalau diperkirakan untuk sebuah desa, berarti ada sekitar 7 sekolah hingga 8 sekolah, yang jumlah muridnya sekitar 1000 orang, hanya satu yang bisa membaca,” paparnya.
Politisi muda Partai Nasdem ini mengakui bahwa ketertinggalan ini menjadi tanggung jawab bersama, semua kementerian dan lembaga.
“Kita tidak bisa menyalahkan satu lembaga saja. Jadi ini sekaligus sebagai otokritik kita,” beber Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini.
Oleh karena itu, Sekjen Garda Pemuda Nasdem ini berharap semua kementerian dan lembaga saling bersinergi untuk bersama-sama mengatasi darurat literasi tersebut.
“Saya mengapresiasi rapat kerja seperti ini, mudah-mudahan tidak ada ego sektoral dan ego komisi demi perbaikan bangsa ini ke depan,” tandasnya. (Zi)
Komentar