 |
| Ketua DPP PDI-P MH. Said Abdullah saat bersama Puan Maharani. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tanggung oleh pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilai Rp 2 miliar kebawah selama rentang November - 2023 sampai Juni 2024. Sesudah Juni 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen. Selain itu Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024.
Hal tersebut mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
" Program tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat, PDI Perjuangan mendukung. Dan sejak APBN tahun 2023 dan 2024 disahkan, sesungguhnya ini adalah kesepakatan bersama semua fraksi di DPR dengan pemerintah. Selanjutnya urusan teknis kebijakan tanggungjawab pemerintah melaksanakannya," terang MH. Said Abdullah, Ketua DPP PDI-P, Jumat, (28/10/2023).
Namun pihaknya mengingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental saat ini adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional.
" Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya. Saat muncul perang kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan Dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini," tandas Ketua BANGGAR DPR RI ini.
Dalam kasus beras, lanjut Said, banyak sawah kekeringan, dan selama Agustus-September 2023 harga yang melonjak hingga 27 persen. Akibatnya terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
" Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik. Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan," pungkas pria yang juga Ketua DPD PDIP Jatim. (Had)
Komentar