 |
| Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Jakarta- Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010. Hal itu salah satu yang menjadi faktor adalah biaya politik yang begitu tinggi dalam tiap kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem sebagaimana ditulis Media Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024, menyampaikan beberapa hal merespon apa yang menjadi temuan ICW. Kata Willy, pihaknya berupaya mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi.
"Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar. Tapi itu baru sebagian ikhtiar untuk tidak terjadi high cost politic,"jelasnya.
Wakil Ketua Baleg DPR RI ini menyebut ikhtiar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.
"Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Di kita serba nanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi," ungkapnya. (Media Indonesia)
Komentar