Willy Sebut Tembakau Indentitas Nasional yang Harus Dijaga

Baca Juga

Willy Aditya, Wakil Ketua Baleg DPR RI. (Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta- Industri tembakau merupakan bagian dari identitas nasional, yang harus dijaga. Hal itu diungkapkan oleh Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR RI), sebagaimana ditulis di laman resmi DPR RI, Kamis (19/09/2024).

"Kalau kita tidak memiliki keberpihakan terhadap tembakau sebagai identitas nasional, apalagi di tengah industrialisasi yang gila-gilaan dan susahnya lapangan pekerjaan, kita mau ngapain?" ucap Willy. 

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) ini menyatakan bahwa industri tembakau tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem nasional yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, hingga industri ritel.

Ia menyebut tembakau sebagai simbol identitas nasional yang harus dipertahankan di tengah pesatnya industrialisasi dan kesulitan lapangan pekerjaan.

Willy juga mengingatkan agar pembuatan kebijakan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, serta menggunakan solusi saling menguntungkan yang melibatkan berbagai pihak.

"Kita butuh solusi triple win, tidak hanya satu atau dua pihak yang diuntungkan, tetapi juga secara strategis lingkungan dan ekosistem yang lebih luas," tambahnya.

Pernyataan tersebut menanggapi Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Untuk diketahui, Kemenkes menargetkan RPMK tersebut rampung pada minggu kedua bulan September 2024, mengejar target sebelum pergantian menteri.

R​​PMK itu disinyalir memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau alternatif dengan referensi dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tidak diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi khawatir implementasi kebijakan itu bisa menjadi pintu masuk bagi peningkatan rokok ilegal.

"Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa regulasi yang ada malah mempermudah peredaran rokok ilegal dan merugikan industri yang mematuhi hukum," ujarnya. (Tim)