![]() |
Musffa' Safril, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur saat memimpin Apel Kebangsaan di PAC GP Ansor Tikung Kabupaten Lamongan. (Dok/Istimewa). |
Apel yang berlangsung di halaman kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Tikung ini diikuti oleh sekitar 1.000 kader Ansor dan Banser. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta pengurus NU setempat. Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, peserta apel menegaskan komitmen mereka dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila.
Dalam amanatnya, H. Musaffa Safril menyoroti aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan HTI secara serentak di beberapa kota di Indonesia beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bukti nyata bahwa HTI masih aktif bergerak, meskipun telah resmi dibubarkan oleh pemerintah.
"Kita melihat bagaimana mereka masih berani melakukan aksi di ruang publik, menyebarkan propaganda yang mengancam keutuhan bangsa. Ini alarm bagi kita semua untuk lebih waspada," ujarnya.
Ketua PW Ansor Jatim juga meminta kepada pemerintah agar bersikap lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang masih berafiliasi dengan HTI. Menurutnya, pembiaran terhadap gerakan mereka hanya akan memberikan ruang bagi penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Negara harus hadir dan tidak boleh lengah. Mereka terus mencari celah, bahkan menyusup ke berbagai komunitas. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa," tegasnya.
Selain menyoroti ancaman HTI, H. Musaffa Safril juga mengajak seluruh kader Ansor dan Banser untuk memperkuat peran sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kader Ansor harus menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni, mencegah radikalisme, serta membantu masyarakat dalam berbagai persoalan sosial.
Apel Kebangsaan ini ditutup dengan doa bersama serta ikrar setia kader Ansor dan Banser dalam menjaga keutuhan NKRI, mempertahankan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta terus mengawal pemerintah dalam upaya menindak tegas kelompok-kelompok yang mengancam stabilitas nasional. (Had).
Komentar