 |
| Muhammad Saifuddin, Ketua Pansus Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya. (Dok/Istimewa). |
OPD yang tidak hadir dalam undangan yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya ini diantaranya, Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan, DPRKPP, Kabag Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya.
“Ini sangat melecehkan kami, padahal undangan rapat di tanda tangani Ketua DPRD Kota Surabaya. Karena ketidakhadiran dari pihak pemkot Surabaya akhirnya kita batal rapat,” ucap Muhammad Saifuddin kepada media, Kamis, (20/02/2025).
Karena OPD tidak hadir, lanjut politisi muda yang akrab disapa Udin pihaknya memutuskan untuk tidak dilaksanakan pansus hari ini, karena OPD tidak hadir.
“Ini bentuk pelecehan terhadap ketua DPRD Kota Surabaya. Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup warga terhadap hunian yang layak,” tandas Fungsionaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini.
Padahal lanjut Tokoh Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini, rumah-rumah yang layak bagi warga itu adalah memang cita-citanya Wali kota Surabaya Eri Cahyadi bagaimana kemudian Surabaya menjadi smart city.
" Tetapi kalau seperti ini terus, OPD yang tidak hadir gimana coba, dimana keberpihakannya kepada rakyat," tegas Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.
Untuk itu, sebagai langkah berikutnya, Udin mengaku akan melakukan reschedule.
" Kemudian apakah dia hadir atau tidak. Kalau tidak hadir lagi, ya kita jadwalkan lagi, dan baru kita mengambil sikap yang tegas," Ancam Udin.
“Maka dari itu kami memanggil pihak-pihak terkait untuk hadir dalam pansus, tapi nyatanya hari ini tidak hadir sama sekali, satu pun OPD tidak hadir dan kami sangat kecewa,” pungkas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur. (Had).
Komentar