 |
| Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya.(Dok/Laura). |
Ia menilai, hingga saat ini, belum ada satu pun pekerjaan yang diajukan melalui reses anggota DPRD maupun musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kecamatan yang telah dilaksanakan.
“PU, terutama karena saya cek AP (Anggaran Pendapatan) sebagai counterpart Komisi C itu belum dibuka. Seluruh pekerjaan yang merupakan pengajuan, baik dari reses DPRD Kota Surabaya maupun musrenbang kelurahan hingga kecamatan, belum ada yang dikerjakan. Belum sama sekali,” ujar Aning saat wawancara dengan media, Senin (21/04/2025).
Alasan keterlambatan dari pekerjaan ini adalah faktor cuaca. Selain itu, pengerjaan ringan seperti pembangunan balai RT atau RW yang kondisinya sudah memprihatinkan pun belum tersentuh, bahkan anggarannya sangat terbatas.
“Ini menjadi warning bagi pemerintah kota Surabaya, jangan sampai 2025 menjadi tahun suram. Karena ini adalah awal Wali Kota Surabaya untuk melakukan 7 program prioritas bagi Pemerintah Kota. Sehingga kesalahan dalam perencanaan di tahun 2025, baik itu di RPJMD maupun di penyusunan APBD nanti akan berdampak besar di tahun berikutnya,” tegas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Aning juga mengingatkan bahwa anggaran sebesar Rp12,3 triliun yang direncanakan untuk 2025 bukanlah jumlah kecil dan harus dikelola secara matang.
Dalam rapat LKPJ bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Aning mengungkapkan adanya potensi kegagalan pelaksanaan sebanyak 200 pekerjaan atau usulan masyarakat pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun pada 2024.
“Dari DSDABM sendiri karena tidak tercapainya di 2024 menyampaikan kemungkinan ada 200 pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di 2025,” jelas Aning.
Ia menutup dengan menyerukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Pemkot Surabaya lebih disiplin dan akurat agar pembangunan benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara merata dan tepat waktu. (Lau)
Komentar