DPRD Jatim Minta Pemprov Sikapi Serius Fenomena Meningkatnya Perempuan Jadi Kepala Keluarga

Baca Juga

Puguh Wiji Pamungkas, Anggota Komisi E DPRD Jatim.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menaruh perhatian serius pada melonjaknya jumlah perempuan yang kini menjadi kepala rumah tangga di provinsi tersebut.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Puguh mengungkapkan bahwa lebih dari 2,7 juta rumah tangga di Jawa Timur—sekitar 19 persen dari total 10,8 juta—dipimpin oleh perempuan. “Ini angka yang sangat besar dan tidak bisa dianggap biasa. Pemprov Jatim harus menjadikannya perhatian serius,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu, Senin (16/6/2025).

Menurut Puguh, meningkatnya perceraian menjadi faktor utama perempuan terpaksa mengambil peran kepala keluarga. “Perceraian paling banyak dipicu rapuhnya ekonomi keluarga. Saat ekonomi goyah, perempuan sering kali harus maju mengambil alih tanggung jawab,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov Jatim perlu memberi dukungan nyata kepada perempuan kepala keluarga—mulai bantuan langsung hingga program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan akses permodalan. “Mereka butuh penguatan kapasitas agar bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Ini menyangkut masa depan generasi,” tegas Puguh, yang baru saja meraih gelar doktor.

Puguh juga menyoroti peran perempuan di sektor ekonomi. Berdasarkan data Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, 54 persen dari 9,78 juta pelaku UMKM di provinsi ini adalah perempuan. “Ketahanan ekonomi bangsa tampak dari ketahanan ekonomi keluarga. Semakin banyak perempuan bisa menghasilkan pendapatan, semakin kokoh pondasi keluarga,” ujarnya.

Ia menekankan, pemberdayaan perempuan tidak dimaksudkan meniadakan peran kodrati laki-laki, melainkan membangun kolaborasi demi stabilitas ekonomi keluarga. “Perempuan yang berdaya adalah bagian penting keluarga yang kuat. Dan keluarga kuat merupakan pondasi masyarakat dan bangsa yang sejahtera,” pungkas Puguh.

Dengan sorotan ini, Komisi E DPRD Jatim akan mendorong pembahasan intensif bersama dinas terkait agar program pemberdayaan perempuan kepala keluarga masuk prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. (Had)