Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Soroti Penyalahgunaan Solar Subsidi di Sumut, Dorong Digitalisasi Sistem Distribusi

Baca Juga

Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Deli Serdang – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti maraknya praktik dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai, penyimpangan tersebut terjadi akibat adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk menjual solar subsidi ke sektor industri demi keuntungan pribadi.

Menurut Bambang, akar persoalan terletak pada belum optimalnya akurasi data penerima subsidi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar bantuan energi dari pemerintah dapat benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak.

“Kita ingin sistem distribusi BBM digitalisasi agar penyalurannya bisa dipantau dan tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data penerima subsidi menjadi sangat penting,” ujar Bambang usai menggelar pertemuan dengan pihak PT Pertamina dan PT PLN di Deli Serdang, Jumat (20/6/2025).

Lebih lanjut, Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI juga mendorong agar proses seleksi penerima subsidi diperketat dan terintegrasi dengan Sistem Satu Data Nasional. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran dan penyalahgunaan subsidi di lapangan.

“Kami mendorong Pertamina, Kementerian ESDM, dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini. 

Tak hanya itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) ini juga meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk lebih selektif dalam mengatur distribusi SPBU, khususnya yang berada di wilayah-wilayah rawan penyimpangan.

“Pendistribusian SPBU harus diatur lebih selektif, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Komisi XII DPR RI berkomitmen terus mengawal persoalan distribusi subsidi energi, mengingat peran strategis BBM subsidi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lapisan bawah. (Tim)