Komisi XIII Pastikan Akan Bongkar Praktik Pelanggaran HAM di Panti Sosial

Baca Juga

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id,Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan komitmen kuat DPR untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sejumlah panti sosial yang menampung penyandang disabilitas mental. Temuan mencengangkan seperti praktik perantaian, pengurungan, hingga kekerasan terhadap penghuni panti disebut bukan sekadar isapan jempol, melainkan fakta yang terus berulang.

“Ini tidak hanya cerita. Ini fakta. Orang masih dirantai, disiksa, karena metode rehabilitasinya sangat ketinggalan zaman,” ujar Willy dengan nada geram, usai audiensi Komisi XIII dengan Perhimpunan Jiwa Sehat, Senin (14/7/2025) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Perhimpunan Jiwa Sehat, sebuah organisasi independen yang mewakili penyandang disabilitas psikososial, datang membawa laporan kondisi kehidupan di panti-panti sosial yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Menurut mereka, pelanggaran HAM masih marak terjadi, dari pengurungan seumur hidup, rantai di kaki, hingga dugaan kekerasan fisik dan seksual.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Jenny Rosada Mayanti, mengatakan pihaknya telah melakukan advokasi selama lebih dari satu dekade namun tak kunjung membuahkan hasil berarti. “Kami sudah berteriak sejak lama, tapi Kementerian Sosial nyaris tidak merespons. Orang dengan disabilitas mental masih terus dikurung dan disakiti,” ungkapnya.

Melihat kondisi ini, Willy menyatakan akan mendesak terbentuknya rapat gabungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, untuk mencari solusi komprehensif. Ia menyoroti bahwa selama ini banyak instansi justru saling lempar tanggung jawab.

"Siapa yang bertanggung jawab? Semua instansi lempar badan. Kita akan undang semua pihak, duduk bersama, dan kita benahi,” tegas politisi NasDem tersebut.

Komisi XIII juga akan menjalin koordinasi dengan komisi-komisi terkait agar terjadi sinergi dan kesamaan pandangan dalam mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada HAM dan martabat manusia.

“Selama ini kita bicara rehabilitasi, tapi realitanya, panti-panti itu mencederai nilai kemanusiaan. Ini harus dihentikan,” tegas Willy.

Jenny berharap Komisi XIII bisa menjadi penggerak perubahan nyata. “Komisi XIII punya perspektif HAM yang kuat. Kami percaya ini bisa menjadi awal dari akhir pelanggaran sistemik yang selama ini kami hadapi,” tutupnya. (Had).