RDP Komisi D, Intra Publik Ungkap Minimnya Belanja Pendidikan dalam APBD Surabaya

Baca Juga

Mauli Fikr, Direktur Intra Publik dalam acara RDP Komisi D DPRD Kota Surabaya.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya- Komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap sektor pendidikan kembali menjadi sorotan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat sipil, Senin (30/6/2025).

Direktur Intra Publik, Mauli Fikr, menjadi salah satu pihak yang secara tegas mengkritisi minimnya alokasi belanja pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2025. Ia menyebut, anggaran fungsi pendidikan masih belum memenuhi amanat konstitusi yang menetapkan minimal 20 persen.

“Berdasarkan telaah kami terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD 2025, alokasi untuk fungsi pendidikan hanya mencapai 19,37 persen,” ungkap Mauli dalam forum.

Data tersebut, lanjut Mauli, diperoleh dari situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Surabaya. Ia merinci bahwa anggaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan hanya berjumlah sekitar Rp2,391 triliun.

Mauli juga membeberkan bahwa kondisi serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyebutkan bahwa tren dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Dalam APBD Perubahan 2024, porsinya malah lebih rendah lagi, hanya 18 persen. Padahal Surabaya ini salah satu kota dengan kapasitas fiskal tertinggi secara nasional,” tegasnya.

Menurut Mauli, lemahnya komitmen anggaran pendidikan ini juga berdampak pada capaian Indeks Pendidikan yang selama empat tahun terakhir tak kunjung mencapai target.

“Ini berkontribusi besar terhadap stagnasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya. Pendidikan adalah pilar utama IPM. Kalau target indeks pendidikan tak tercapai, maka IPM juga akan sulit bergerak,” paparnya. 

Menutup diskusi, Mauli Fikr juga menyoroti stagnasi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya yang masih bertahan di angka 84,69. “Surabaya masih kalah dari Jogja, Banda Aceh, bahkan Kendari. Ini bukti bahwa APBD besar belum tentu berdampak langsung pada kualitas pendidikan,” katanya.

Ia mendorong Pemkot untuk memperbarui desain pendidikan secara menyeluruh. “Jangan sampai anggaran besar hanya tampak di atas kertas, tapi dampaknya kecil di masyarakat,” pungkasnya.(Had)