 |
| H.A. Effendy Choirie. (Dok/Media Indonesia). |
Oleh: H.A. Effendy Choirie
Pendahuluan
Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi politik rakyat yang paling nyata. Ia hadir ketika terjadi kesenjangan antara kebijakan negara dan realitas kehidupan masyarakat.
Di Indonesia, aksi demonstrasi kerap muncul sebagai akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang paradoks: di satu sisi, pejabat negara hidup hedonis dengan fasilitas dan gaji berlimpah, sementara di sisi lain, rakyat tercekik pengangguran, harga kebutuhan pokok yang melambung, dan pajak yang semakin mencekik.
Kebijakan yang Paradoks
Paradoks kebijakan pemerintah tercermin dari beberapa hal berikut:
1. Pajak yang Semakin Mencekik
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang telah berlaku, bahkan rencana kenaikan menjadi 12% tahun depan, justru semakin memperberat rakyat kecil. Ironisnya, di saat yang sama, perusahaan besar dan konglomerat kerap mendapatkan berbagai insentif, tax holiday, atau bahkan pengampunan pajak (tax amnesty).
2. Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran
Subsidi energi—BBM, listrik, dan LPG—sering kali lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Rakyat miskin hanya merasakan sedikit manfaatnya.
3. Hedonisme Pejabat Negara
Gaji anggota DPR bisa menembus Rp300–350 juta per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan. Para menteri, wakil menteri, staf khusus, hingga komisaris BUMN menikmati fasilitas berlimpah. Di sisi lain, buruh masih berjuang dengan UMR Rp3–5 juta yang bahkan tidak cukup untuk menutup biaya hidup dasar di kota-kota besar.
Pejabat Hedonis Versus Rakyat yang Terhimpit
Kontras sosial ini semakin nyata:
Pejabat: pesta pernikahan mewah, hobi golf, belanja ke luar negeri, serta rangkap jabatan di BUMN.
Rakyat: jutaan pengangguran terbuka, pekerja informal tanpa jaminan sosial, serta UMKM yang sulit mendapatkan akses modal dan tercekik oleh pungutan pajak.
Fenomena tersebut memicu kemarahan sosial (social anger) yang kemudian meledak dalam bentuk demonstrasi mahasiswa, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Dampak Tekanan Pajak
Pajak yang semakin membebani rakyat kecil bukan hanya menurunkan daya beli, tetapi juga mematikan roda perekonomian. UMKM—yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat—justru diperas dengan berbagai pungutan. Sementara itu, korporasi besar sering lolos dengan memanfaatkan celah hukum.
Kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan sosial: kelompok kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil semakin terpuruk.
Demonstrasi sebagai Koreksi Demokrasi
Demonstrasi seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi. Ia merupakan suara rakyat yang mengingatkan pemerintah agar kembali kepada amanat konstitusi:
1. Melindungi segenap bangsa.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk meredam ketidakpuasan rakyat dan memperbaiki arah kebijakan negara, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
1. Reformasi Kebijakan Pajak
Hapus pungutan yang memberatkan rakyat kecil, perbesar pajak progresif untuk kelompok superkaya, dan kembalikan orientasi APBN untuk kesejahteraan rakyat miskin.
2. Reformasi Gaya Hidup Pejabat
Potong gaji dan fasilitas pejabat tinggi, termasuk anggota DPR, menteri, dan komisaris BUMN. Gaya hidup sederhana harus menjadi teladan bagi seluruh pejabat negara.
3. Perluasan Lapangan Kerja
Negara harus menciptakan investasi produktif yang menyerap tenaga kerja, bukan investasi yang hanya menambah utang atau memperkaya segelintir elit.
4. Kebijakan Pro-Rakyat
Pastikan subsidi tepat sasaran, perkuat pemberdayaan UMKM, dan wujudkan jaminan sosial universal agar seluruh rakyat mendapatkan perlindungan yang layak.
Penutup
Paradoks kebijakan dan gaya hidup hedonis pejabat negara adalah bom waktu bagi demokrasi Indonesia. Demonstrasi rakyat adalah alarm peringatan. Bila tidak ada koreksi, bukan hanya demonstrasi yang akan terus terjadi, tetapi juga berpotensi memicu ledakan sosial yang lebih besar.
Negara harus kembali ke jalan konstitusi dan memastikan kesejahteraan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Sejahtera untuk Semua!
Penulis adalah Ketua Umum DNIKS (2024–2029)
Komentar