 |
| Ketua SEMMI Kediri, Adham Hakam Amrullah, dan Ketua KOPRI PMII Sidoarjo, Safitri Eria Farhani.(Dok/Istimewa). |
Ketua SEMMI Kediri, Adham Hakam Amrulloh, menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan bukti nyata kegagalan kolektif dalam menjaga nalar dan etika berdemokrasi.
“Kami sangat berduka, tapi duka ini tidak boleh berhenti di simpati. Tragedi ini harus jadi momentum koreksi besar. Aparat dan massa sama-sama harus mengakhiri mentalitas konfrontasi, sebab kekerasan hanya melahirkan kekerasan,” ujarnya tegas, Jumat (29/08/2025).
Menurut Adham, penggunaan kekuatan berlebihan aparat justru memperparah eskalasi. Ia menuntut perombakan total SOP penanganan aksi massa oleh Polri, edukasi etika berdemokrasi secara masif, serta akuntabilitas yang jelas.
“Polri harus berbenah diri. Jangan ada lagi nyawa melayang sia-sia. Demokrasi tidak boleh dibayar dengan darah rakyat kecil,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KOPRI PMII Sidoarjo, Safitri Eria Farhani, menyoroti langsung tragedi yang menimpa driver ojol. Ia menyebut peristiwa ini sebagai “tragedi kemanusiaan” yang meruntuhkan martabat negara.
“Tugas aparat negara adalah menjaga, bukan menindas. Nyawa rakyat kecil yang mencari nafkah halal tidak boleh dipandang sebelah mata. Keadilan bagi driver ojol adalah harga mati, sebab ketika rakyat kehilangan perlindungan, negara pun kehilangan martabatnya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (29/08/2025).
Safitri menegaskan lima tuntutan, di antaranya: mengutuk keras tindakan brutal aparat, mendesak Kapolri mengusut kasus secara transparan, menuntut penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat, serta mengingatkan pemerintah bahwa perlindungan rakyat kecil adalah fondasi negara hukum.
Baik SEMMI Kediri maupun KOPRI PMII Sidoarjo sama-sama menegaskan bahwa tragedi ini adalah luka kolektif bangsa. Mereka menyerukan agar semua pihak menjadikannya momentum kebangkitan moral, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan reformasi fundamental dalam penanganan aksi massa di Indonesia. (Had)
Komentar