 |
| Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bangkalan.(Dok/Istimewa). |
Ketua GMNI Cabang Bangkalan, Fawas El Madani, menyebut tragedi ini sebagai bukti nyata represi negara sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Ia menegaskan permintaan maaf Kapolri tidak cukup, sebab kasus ini bukan hanya soal ulah oknum, tetapi masalah institusional yang harus diusut hingga tuntas.
“Peristiwa ini menunjukkan kegagalan Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat. Kami tidak ingin tragedi serupa kembali terjadi,” tegas Fawas, Sabtu (30/08/2025).
Sebagai organisasi kader ideologi Marhaenisme yang berpihak kepada rakyat, GMNI Cabang Bangkalan menyampaikan lima tuntutan tegas:
1. Pengusutan tuntas secara transparan dengan melibatkan lembaga independen, bukan hanya mekanisme internal Polri.
2. Sanksi pidana bagi seluruh anggota Polri yang terlibat, bukan sekadar sanksi etik atau administratif.
3. Pertanggungjawaban struktural dari Kapolri hingga jajaran komandan lapangan yang gagal mengendalikan tindakan aparat.
4. Reformasi menyeluruh Polri oleh Presiden RI sebagai pimpinan tertinggi, agar kepolisian tak lagi menjadi alat represi.
5. Keadilan dan kompensasi penuh bagi keluarga korban sebagai wujud tanggung jawab negara.
GMNI Bangkalan juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa, rakyat pekerja, dan elemen progresif bangsa untuk bersatu melawan segala bentuk kekerasan negara.
“Negara harus hadir untuk melindungi, bukan membunuh rakyat. Jika Polri gagal berbenah, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan runtuh sepenuhnya,” tegas mereka.
Pernyataan ditutup dengan seruan lantang:
“Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang!” (Fiq/Had)
Komentar