Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Layanan Imigrasi dan Keamanan Perbatasan

Baca Juga

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Batam– Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan perlunya modernisasi sistem layanan imigrasi dan keamanan perbatasan agar Indonesia tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi.

“Kita hidup di era disrupsi. Kalau big data dan internet of things tidak dimanfaatkan, maka kita justru mempermalukan diri kita sendiri,” ujar Willy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/8/2025).

Dalam kunjungan itu, Komisi XIII bertemu dengan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, serta Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sutojo.

Willy menyoroti perlunya Indonesia belajar dari Singapura yang telah jauh lebih maju dalam digitalisasi layanan imigrasi.

“Di Singapura, teknologi sudah bisa mendeteksi isi ponsel bahkan kadar alkohol seseorang saat masuk. Kita masih manual. Itu artinya kita sedang menampar diri kita sendiri,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu mendorong Ditjen Imigrasi mengembangkan aplikasi layanan imigrasi berbasis digital, baik skala nasional maupun khusus untuk Batam.

“Dulu di masa Covid-19 kita punya aplikasi, kenapa sekarang tidak dikembangkan lagi? Kalau perlu Batam buat sistem khusus, tidak masalah. Yang penting kita harus berbenah,” tambahnya.

Selain digitalisasi, Willy juga menekankan pentingnya instrumen survei untuk memantau kondisi lapangan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menegaskan, Komisi XIII akan mengevaluasi serius jika masukan ini tidak segera ditindaklanjuti.

Tak hanya soal layanan, Willy menyinggung strategi geostrategis pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta sinergi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam agar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat perbatasan.

“Kita jangan hanya jadi penonton. Event besar seperti Pacu Jalur bisa mendunia, tapi masyarakat di sini hanya dapat keramaiannya. Harus ada multiplier effect bagi ekonomi lokal,” ujarnya.

Willy menutup pernyataannya dengan seruan agar penguatan layanan imigrasi dipandang sebagai kepentingan nasional.

“Ini bukan soal segelintir orang, tapi kepentingan kita bersama. Pertanyaannya, kita mau terus tertinggal atau mau berbenah?” pungkasnya. (Red)