 |
| Ning Lia, Anggota DPD RI dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Sebagaimana diketahui, ribuan warga Nepal turun ke jalan pada Selasa (9/9) menuntut pertanggungjawaban pemerintah yang dinilai gagal menjaga arah politik dan kepentingan rakyat. Aksi itu berujung kerusuhan, perusakan fasilitas umum, hingga pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Menurut Ning Lia, tragedi politik di Nepal menjadi cermin penting bagi Indonesia.
“Ketika fondasi ideologi tidak kokoh, stabilitas negara menjadi rapuh. Apa yang terjadi di Nepal adalah cermin penting bagi Indonesia tentang pentingnya komitmen kebangsaan yang terinternalisasi di kalangan elit politik,” ujarnya.
Sebagai langkah preventif, putri KH. Maskur Hasyim ini mendorong agar penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali dihidupkan, khususnya sebagai syarat wajib bagi calon anggota legislatif (caleg). Menurutnya, penataran P4 bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi mekanisme penyaringan moral dan ideologis bagi mereka yang hendak menduduki kursi parlemen.
“Jika caleg sejak awal dibekali penataran P4, maka mereka akan memahami dan menghayati Pancasila dalam setiap keputusan politik. Dengan begitu, loyalitas terhadap bangsa dan negara bisa teruji sejak dini,” tegas Ning Lia.
Ia menjelaskan bahwa penataran P4 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjamin pemahaman komprehensif terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kedua, mencegah infiltrasi ideologi asing seperti komunisme, radikalisme, maupun paham transnasional yang dapat menggerus jati diri bangsa. Ketiga, membentuk loyalitas politik berbasis Pancasila dan UUD 1945 sehingga setiap kebijakan berpihak pada kepentingan nasional.
Ning Lia juga mengingatkan bahwa secara historis, penataran P4 pernah dijalankan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7) berdasarkan Tap MPR No. II/MPR/1978. Sertifikat kelulusannya bahkan menjadi syarat administratif bagi pejabat publik. Meski regulasi tersebut kini sudah tidak berlaku, ia menilai semangatnya tetap relevan untuk dikontekstualisasikan dalam sistem politik modern.
“Bangsa ini butuh pemimpin yang bukan hanya lihai berpolitik, tetapi juga berkarakter ideologis. Penataran P4 akan menjadi filter strategis agar caleg yang terpilih benar-benar berkomitmen pada Pancasila,” tutur senator yang kerap dijuluki “Senator Cantik” itu.
Ia menegaskan bahwa Empat Pilar MPR Rl, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh hanya menjadi slogan. “Pemimpin adalah teladan. Karena itu, caleg wajib melewati penataran P4 agar tidak hanya memahami ideologi bangsa secara tekstual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bernegara,” pungkas Ning Lia. (Had)
Komentar