Ikhtiar Menjaga Simbol Peradaban: Willy Aditya Dorong Revisi UU Sistem Perbukuan

Baca Juga

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI saat menerima tim dari Badan Keahlian DPR yang dipimpin Bayu Dwi Anggono di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta – Buku bukan sekadar lembaran berisi tulisan atau gambar. Buku adalah penanda sekaligus monumen kebudayaan. Di dalamnya, gagasan dan pemikiran diabadikan, menjadi sumber ilmu bagi generasi ke generasi. Karena itu, keberadaan buku semestinya mendapat perhatian besar dari negara.

Pesan itu disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, saat menerima tim dari Badan Keahlian DPR yang dipimpin Bayu Dwi Anggono di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Rabu (10/09/2025). Dalam pertemuan tersebut, tim menyerahkan naskah akademik (NA) beserta draf revisi UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Revisi undang-undang ini merupakan usulan dari Willy sendiri. Perhatian seriusnya terhadap dunia perbukuan, yang kini dinilai mengalami penurunan peran dan pengaruh, mendorongnya untuk mengajukan kebijakan baru agar regulasi perbukuan lebih relevan. Targetnya, revisi UU ini dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Willy menyoroti fenomena merosotnya perhatian bangsa terhadap buku. Rendahnya literasi anak bangsa, sepinya toko-toko buku, hingga kondisi perpustakaan yang memprihatinkan menjadi tanda kemunduran.

“Di bilangan Senen, misalnya, toko buku berada di selasar yang gelap, pengap, dan tersembunyi. Toko buku tak lagi menjadi destinasi ramai seperti satu-dua dekade lalu,” ujarnya prihatin.

Ia menilai masalah ini bersifat kultural sekaligus struktural. Secara kultural, terjadi pergeseran perilaku masyarakat terhadap buku. Secara struktural, UU No. 3 Tahun 2017 dinilainya belum memadai karena terlalu bias pada buku ajar semata.

Selain itu, faktor harga juga menjadi persoalan besar.

“PPN atas buku mesti dihapuskan. Bagaimana kita akan mencerdaskan bangsa jika akses untuk menjadikannya cerdas malah dibuat mahal? Sudah saatnya akses-akses yang menunjang tumbuhnya peradaban luhur dibuka seluas-luasnya,” tegas alumnus INS Kayu Tanam ini.

Menurut Willy, semua faktor itu telah membuat ekosistem perbukuan di Indonesia tidak sehat. Padahal, buku adalah pilar utama pengetahuan dan kunci kemajuan peradaban.

Melalui revisi UU Sistem Perbukuan, Willy mengajak semua pihak untuk menaruh perhatian lebih besar terhadap masa depan dunia literasi nasional.

“Semoga ini menjadi amal jariyah kita bersama. Dan bagi saya pribadi, ini adalah ikhtiar dalam menjaga arti penting buku sebagai simbol peradaban,” pungkasnya. (Had)