 |
| H.A. Effendy Choirie. (Dok/Istimewa). |
Oleh: H.A. Effendy Choirie
Ketua Umum DNIKS, Anggota DPR RI Fraksi PKB 1999–2013
Peran Strategis Menteri Keuangan
Lensajatim.id, Opini- Menteri Keuangan (Menkeu) memegang peran sangat sentral dalam menentukan arah pembangunan nasional. Tugasnya bukan hanya mengelola penerimaan dan belanja negara, tetapi juga memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk menyejahterakan rakyat, sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
Tulisan ini menyoroti kiprah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengelola APBN 2024, 2025, dan rancangan 2026, serta mengulas sejauh mana kebijakan fiskal dapat menjadi alat pemerataan kesejahteraan sosial.
Profil Singkat Menkeu Purbaya
Purbaya Yudhi Sadewa dikenal sebagai ekonom yang lama berkecimpung di dunia pasar keuangan dan penelitian ekonomi. Sebelum diangkat sebagai Menkeu pada 8 September 2025, ia menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Rekam jejaknya menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memperlihatkan keberaniannya mendorong desain kebijakan fiskal yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan.
Potret Kinerja APBN
Kinerja APBN 2025
Tahun 2024 ditutup dengan pendapatan negara Rp2.842,5 triliun, belanja Rp3.350,3 triliun, dan defisit Rp507,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Defisit ini relatif terkendali, menandakan konsolidasi fiskal pasca-pandemi mulai efektif.
Struktur APBN 2025
Memasuki 2025, APBN dirancang dengan belanja negara Rp3.621,3 triliun dan target defisit Rp616,2 triliun (2,53% PDB). Alokasi belanja diarahkan pada perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
 |
Dinamika Realisasi Awal 2025
Hingga Maret 2025, APBN mencatat defisit Rp104,2 triliun, namun pada April berbalik menjadi surplus Rp4,3 triliun dengan pendapatan Rp810,5 triliun dan belanja Rp806,2 triliun. Ini menunjukkan APBN cukup fleksibel merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan belanja pemerintah.
APBN 2026: Target RAPBN & Arah Kebijakan
RAPBN 2026 disusun lebih ekspansif namun tetap disiplin, dengan target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja Rp3.786,5 triliun. Defisit diproyeksikan Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Fokus belanja diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, pertahanan, serta jaring pengaman sosial.
Tabel Perbandingan APBN 2024, 2025, 2026
Analisis Kritis
Konsistensi defisit sekitar 2,3–2,5% PDB menunjukkan arah fiskal yang hati-hati namun tetap memberikan ruang bagi belanja sosial. Namun, masih terdapat paradoks. Porsi belanja non-produktif seperti subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar, sementara kebutuhan perlindungan sosial, pendidikan vokasi, dan layanan kesehatan primer justru terus meningkat.
Tantangan terbesar bagi Menkeu Purbaya adalah memastikan APBN 2026 benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran muda, dan memperkuat daya tahan pangan serta energi di tengah ketidakpastian global.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk menjadikan APBN sebagai lokomotif pengentasan kemiskinan, setidaknya ada lima rekomendasi yang perlu dipertimbangkan:
1. Perbaikan Komposisi Belanja. Menggeser porsi belanja dari non-K/L ke K/L dan Transfer Daerah berbasis kinerja sehingga lebih produktif.
2. Integrasi Data Sosial. Menghubungkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan data pajak dan NIK untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos.
3. Optimalisasi Pendapatan Negara. Mendorong kontribusi PNBP dan dividen BUMN agar dapat menopang program perlindungan sosial.
4. Reformasi Pajak Pro-UMKM. Melanjutkan kebijakan perpajakan yang ramah UMKM mikro serta memperketat pengawasan penghindaran pajak oleh korporasi.
5. Transparansi Berbasis Outcome. Menyediakan dashboard publik yang menampilkan dampak belanja sosial terhadap angka kemiskinan, pengangguran, gizi masyarakat, dan indikator kesejahteraan lainnya.
Penutup
Purbaya Yudhi Sadewa berada pada posisi strategis untuk membuktikan bahwa APBN bukan sekadar instrumen akuntansi negara, tetapi juga mesin distribusi keadilan sosial. APBN 2024, 2025, dan 2026 adalah fase penting konsolidasi fiskal pasca-pandemi.
Jika diarahkan dengan tepat, APBN akan menjadi lokomotif pengentasan kemiskinan menuju cita-cita zero kemiskinan 2035. Harapan publik kini tertuju pada Menkeu Purbaya untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Komentar