Nurhadi Soroti Minimnya Anggaran BPOM 2026, Peringatkan Ancaman Produk Ilegal

Baca Juga

Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id,Jakarta– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti minimnya anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2026, khususnya di Deputi Penindakan. Ia menilai ketiadaan anggaran pada pos tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan produk ilegal.

"Ini benar-benar akan menjadi ancaman nyata di tahun 2026, apalagi BPOM adalah garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan," kata Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM Tarunan Ikrar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Anggaran BPOM pada 2025 tercatat sebesar Rp2,56 triliun, namun mengalami efisiensi hingga 41,67 persen. Akibatnya, dana yang dapat digunakan hanya sekitar Rp1,4 triliun setelah dipotong untuk gaji pegawai dan biaya operasional.

"Dengan anggaran yang ada saja, di tahun-tahun sebelumnya kita merasa pengawasan masih kurang maksimal. Apalagi jika tanpa anggaran memadai, ini ancaman nyata yang bisa melemahkan ketahanan ekonomi kita," tegasnya.

Nurhadi mengingatkan, lemahnya pengawasan dan penindakan BPOM akan berdampak langsung pada meningkatnya peredaran produk ilegal, sehingga kesehatan masyarakat semakin terancam.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti besarnya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, sejumlah program pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Dapur MBG, seharusnya tidak dibebankan kepada BPOM.

"Anggarannya jangan di BPOM, tapi diambilkan dari BGN, mengingat anggaran BGN super jumbo," ujarnya.

Nurhadi menegaskan, pemindahan anggaran tersebut penting agar pengawasan lebih mudah dilakukan dan serapan anggaran bisa maksimal.

"Ini harus benar-benar terserap optimal sesuai agenda Presiden. Tujuan MBG adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (Had)