Listrik Sering Mati, Warga Pulau Raas Layangkan Surat Terbuka ke PLN

Baca Juga

Ilustrasi (Dok/Radar Jombang) 

Lensajatim.id, Sumenep— Empat tahun setelah diresmikannya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Raas oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, masyarakat Pulau Raas kini kembali hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Harapan atas janji elektrifikasi 100 persen yang pernah digembar-gemborkan PLN dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini berubah menjadi kekecewaan mendalam.

Pemadaman listrik tanpa jadwal yang hampir terjadi setiap hari membuat warga akhirnya melayangkan surat terbuka kepada PT PLN (Persero). Surat itu ditandatangani oleh Subhan Aziz, mewakili masyarakat Raas, dan beredar luas di media sosial pada Senin (11/11/2025).

Dalam suratnya, Subhan menyebut kondisi kelistrikan di Raas telah menjadi persoalan sistemik yang menunjukkan kegagalan PLN menjaga keandalan pasokan energi di wilayah kepulauan.

“Solusi jangka panjang satu-satunya adalah penambahan mesin baru yang andal. Upaya tambal sulam selama ini telah gagal total,” tulis Subhan.

Warga menilai pemadaman berulang tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, merusak peralatan elektronik, dan menghambat usaha kecil yang bergantung pada listrik. Mereka menuding lemahnya manajemen aset serta perawatan mesin PLTD sebagai penyebab utama kerusakan berulang.

“Jika kerusakan teknis terus berulang, pertanyaannya adalah mengapa standar perawatan dan manajemen aset di PLTD Raas begitu rendah,” lanjutnya.

Dalam surat terbuka itu, masyarakat juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PLTD, transparansi perencanaan perbaikan, dan langkah konkret menuju pelayanan listrik 24 jam penuh.

“Kami mencari manajer listrik yang kompeten, bukan sekadar kolektor mesin rusak,” tulis Subhan menyindir tajam.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan optimisme empat tahun lalu. Pada 1 Desember 2019, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meresmikan PLTD Raas berkapasitas 800 kW bersama delapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah pulau di Kabupaten Sumenep, seperti Tonduk, Goa-Goa, Masakambing, Pagerungan Kecil, Paliat, Sakala, Sabuntan, dan Saubi.

Kala itu, Khofifah menyebut proyek tersebut sebagai tonggak penting menuju rasio elektrifikasi 100 persen di Jawa Timur tahun 2020.

“Kami mengapresiasi upaya PLN yang bersinergi dengan Pemprov Jatim. Ini langkah maju untuk memastikan seluruh masyarakat Jatim dapat menikmati listrik,” ujar Khofifah optimistis dalam rilis resmi Diskominfo Jatim.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan listrik akan meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

“Kalau habis gelap terbitlah terang. Terang itu artinya anak-anak bisa belajar lebih lama, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan, dan UMKM lebih bergairah,” kata Khofifah saat itu.

Namun kini, janji tersebut terasa berubah menjadi ironi. Alih-alih menikmati listrik yang stabil, warga Raas justru menghadapi pemadaman hampir setiap malam.

Dalam peresmian tahun 2019, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN, Supangkat Iwan Santoso, sempat menegaskan bahwa proyek PLTD dan PLTS merupakan bukti konsistensi PLN dalam memperluas akses energi dan meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah tertinggal.

“Proyek ini bukti konsistensi PLN menggunakan energi baru terbarukan dan memastikan listrik menjangkau pelosok negeri,” ujarnya waktu itu.

Namun empat tahun berselang, masyarakat Raas justru mempertanyakan konsistensi tersebut. Mereka menilai PLN gagal memenuhi komitmen pelayanan publik dan seolah menutup mata terhadap penderitaan warga di daerah kepulauan.

Hingga berita ini diterbitkan, PT PLN belum memberikan tanggapan resmi atas surat terbuka tersebut maupun rencana langkah perbaikan yang akan diambil.

Sementara itu, masyarakat Raas menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi mereka hingga listrik di pulau itu kembali menyala penuh, bukan hanya sesaat, tapi untuk selamanya. (Yud)