 |
| Ilustrasi.(Dok/Tribun Jabar) |
Informasi penangkapan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, saat dikonfirmasi pada Jumat (7/11/2025). Ia menyebut operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkup pemerintahan daerah.
“Mutasi dan promosi jabatan,” ujar Fitroh singkat saat dihubungi wartawan.
Meski demikian, Fitroh belum mengungkap secara rinci jumlah pihak yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Namun, ia memastikan bahwa Bupati Ponorogo telah menjadi salah satu pihak yang diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK.
“Sudah (ditangkap),” kata Fitroh saat menjawab pertanyaan terkait status penangkapan Bupati Sugiri.
Hingga kini, seluruh pihak yang diamankan dalam operasi tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. Sesuai dengan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau dibebaskan.
Operasi tangkap tangan di Ponorogo ini menambah daftar kepala daerah di Jawa Timur yang tersangkut kasus korupsi, khususnya dalam praktik jual beli jabatan. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK memang menaruh perhatian serius terhadap korupsi di sektor tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait pengangkatan pejabat struktural yang rawan disusupi kepentingan politik dan ekonomi.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Publik kini menantikan hasil pemeriksaan awal KPK untuk mengetahui sejauh mana dugaan praktik korupsi itu terjadi serta siapa saja pihak lain yang terlibat.
KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers resmi dalam waktu dekat guna menyampaikan perkembangan terbaru dari hasil OTT yang dilakukan di Ponorogo tersebut. (Had)
Komentar