Banjir Duka di Sumatra, Firman Syah Ali Serukan Introspeksi Kebijakan

Baca Juga

Firman Syah Ali.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Ketua LSM Forum Demokrasi Kebangsaan (Fordeka), Firman Syah Ali, melontarkan kritik tajam terkait rangkaian bencana besar yang melanda Pulau Sumatera. Menurutnya, bencana yang terjadi tidak semata-mata fenomena alam, melainkan buah dari kebijakan publik yang salah urus.

Firman mengajak masyarakat untuk membuka mata terhadap apa yang ia sebut sebagai “indikasi kuat kegagalan tata kelola lingkungan”. Ia menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi saat ini tidak lepas dari campur tangan manusia.

“Apa yang sedang terjadi di Pulau Sumatera ini betul-betul mengharu biru. Kita berduka, sangat berduka. Tapi di sela-sela duka itu, kita perlu koreksi diri. Kita ini khalifatullah fil ardli, yang ditugaskan merawat alam, bukan merusaknya,” ujarnya di Surabaya, Selasa (02/12/2025). 

Ia mengutip tulisan sejumlah cendekiawan, termasuk pemikir Kalimantan Barat Rosadi Jamani, yang menyebut bencana tersebut sebagai “bencana kebijakan publik”.

“Bukan Allah tidak sayang hamba-Nya. Tapi hambanya sendiri yang sengaja mengundang kerusakan lewat kebijakan publik yang menyimpang,” tegas Pembina LSM JASMERAH ini.

Firman menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan sosial. Menurutnya, perbaikan kebijakan harus berjalan bersamaan.

“Seiring kegiatan bantuan sosial untuk korban bencana, penting dilakukan kajian simultan dan berkesinambungan tentang kualitas kebijakan publik, terutama soal tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Sumatera bahkan seluruh Indonesia,” ujar Pembina Yayasan Bantuan Hukum Pelopor tersebut.

Firman juga menyoroti pentingnya peran masyarakat digital dalam mendorong perubahan kebijakan. Ia menyebut bahwa era sekarang menuntut isu-isu penting untuk viral agar mendapat perhatian para pemegang otoritas.

“Semua masalah di republik ini butuh kesadaran kolektif. Kita sudah masuk era digital. Selain adagium No Viral No Justice, kini ada No Viral No Collective Consciousness,” jelasnya.

Ia berpendapat bahwa isu kerusakan lingkungan harus terus diangkat di media sosial agar menjadi agenda utama pemerintah.

“Pemangku kebijakan sekarang ini harus ‘disetrum’ dulu oleh medsos supaya bergerak memperbaiki kebijakan. Dan medsos jangan cuma menyetrum, tapi harus mengawal sampai tuntas,” pungkas Pembina Yayasan Madura Berdaya Guna (MBG) itu. (Red)