Gus Yahya Klarifikasi Polemik PBNU secara Terbuka di Tebuireng

Baca Juga

KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat memberikan keterangan kepada media.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jombang— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyampaikan klarifikasi terbuka terkait polemik internal NU yang belakangan mengemuka. Klarifikasi itu disampaikan langsung di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh dalam pertemuan di Tebuireng, Jombang, Sabtu (07/12/2025). 

Dalam forum tersebut, Gus Yahya tidak hanya membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, tetapi juga membeberkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti adanya kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Rais Aam dan rapat harian Syuriyah.

Gus Yahya menegaskan bahwa sejumlah keputusan yang dihasilkan dinilai menyimpang dari prosedur organisasi, melampaui kewenangan, serta berpotensi merusak tatanan jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Rapat harian Syuriyah melakukan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi. Itu pelanggaran fundamental. Bahkan sampai hari ini saya dicegah untuk menjawab langsung. Keputusan yang lahir dari proses bermasalah otomatis menimbulkan masalah beruntun: surat edaran bermasalah, rapat pleno bermasalah, bahkan pengambilalihan jabatan pun bermasalah,” tegas Gus Yahya.

Dalam pernyataannya, Gus Yahya juga mengingatkan kembali teladan para pendiri NU, khususnya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Ia menekankan bahwa NU sejak awal dibangun di atas prinsip ketaatan pada aturan, bukan pada kekuasaan personal.

“Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari itu supreme kiai, pengaruhnya luar biasa. Tapi beliau tetap membuat AD/ART yang membatasi wewenangnya sendiri sebagai Rois Akbar. Itu pesan jelas: tatanan harus dijaga, bukan dipreteli seenaknya,” ujarnya.

Menurut Gus Yahya, jika NU dikelola dengan mengabaikan prosedur dan mengedepankan keputusan sepihak, maka hal tersebut sama saja membawa NU mundur seabad ke belakang, sebelum organisasi ini berdiri secara tertib.

Menanggapi klaim keabsahan sejumlah pergantian struktural serta rencana rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember mendatang, Gus Yahya kembali menegaskan sikap kritisnya.

“Kalau dasar keputusannya saja cacat dan diambil lewat mekanisme yang tidak sah, semua turunannya otomatis cacat. Ini logika elementer organisasi. Menutup mata terhadap ini sama saja pura-pura,” katanya.

Meski demikian, Gus Yahya menyatakan tetap membuka ruang rekonsiliasi atau islah demi keutuhan NU. Namun, ia menegaskan bahwa islah tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan konstitusi organisasi.

“Kami siap islah kapan saja. Tapi jangan paksa kami menerima proses yang menyalahi konstitusi jam’iyah. NU ini bukan milik perseorangan, bukan alat kuasa. Ini tanzim yang dibangun dengan darah dan akal para pendiri,” tandasnya.

Gus Yahya juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan para kiai sepuh, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), serta Pengurus Cabang NU (PCNU) di seluruh Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai rel konstitusional. (Had)