Aroma Korupsi Dana Desa Menguat, DD Umbulrejo Jember 2025 Diduga Sarat Rekayasa

Baca Juga

Suyono, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan (Bidang II) DPMD Kabupaten Jember.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jember – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, kian menguat. Sejumlah proyek fisik yang dilaporkan menyerap anggaran negara diduga fiktif, bahkan salah satu pos kegiatan paling mencolok adalah pembangunan peningkatan pasar desa, sementara fakta di lapangan pasar tersebut tidak pernah ada.

Anggaran sebesar Rp52.818.000 tercatat untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pasar Desa atau Kios Milik Desa. Namun pernyataan aparatur desa justru membantah keberadaan objek pembangunan tersebut.

“Pasar, Desa Umbulrejo tidak punya pasar,” tegas Budi Darminto, Kaur Perencanaan Desa Umbulrejo, saat dikonfirmasi media, Senin (19/01/2026).

Berdasarkan data penyaluran, Desa Umbulrejo menerima Dana Desa 2025 sebesar Rp951.827.000 dengan status Desa Mandiri, disalurkan dalam dua tahap:

Tahap I: Rp571.096.200 (60%)

Tahap II: Rp380.730.800 (40%)

Namun realisasi di lapangan jauh dari laporan anggaran. Sejumlah kegiatan fisik yang tercantum dalam dokumen penggunaan Dana Desa diduga hanya ada di atas kertas.

“Pembangunan pasar desa, irigasi tersier sederhana, dan beberapa peningkatan jalan desa, kayaknya itu ndak ada. Yang ada hanya 3 titik jalan paving dan 2 titik perbaikan jalan,” ungkapnya.

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa sejumlah kegiatan Dana Desa 2025 di Umbulrejo bersifat fiktif, meski anggarannya telah dicairkan.

Berdasarkan informasi warga yang dihimpun oleh media, pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa tahap I dan II hanya mencakup lima pekerjaan, yakni:

3 titik pengerasan jalan paving

2 titik perawatan/perbaikan jalan

Jumlah ini tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan yang tercantum dalam rencana dan laporan penggunaan Dana Desa.

Menanggapi persoalan tersebut, Suyono, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan (Bidang II) DPMD Kabupaten Jember, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring tahap dua.

“DPMD sifatnya pembinaan. Namun jika informasi itu benar, akan kami teruskan ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum,” tegasnya, Selasa (20/01/2026).

Ia menegaskan, apabila hasil klarifikasi menemukan pelanggaran, maka langkah hukum dan sanksi administratif akan ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan.

Munculnya anggaran pasar di desa yang tidak memiliki pasar, ditambah pengakuan aparat desa bahwa sejumlah proyek tidak pernah dikerjakan, memunculkan aroma kuat dugaan korupsi Dana Desa di Umbulrejo. (Eko)