GP Ansor Jatim Kawal Budaya Transparansi Publik, Dorong KIP Jadi Gerakan Kolektif Masyarakat

Baca Juga

PW GP Ansor Jawa Timur saat berkunjung ke Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Waru Sidoarjo. (Dok/PW GP Ansor Jatim). 

Lensajatim.id, Sidoarjo— Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus menjadi budaya organisasi dan gerakan kolektif masyarakat, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan silaturahim ke kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Waru, Sidoarjo, Jumat (09/01/2026).

“Di era disrupsi informasi dan digitalisasi saat ini, transparansi adalah kunci utama kepercayaan publik,” ujar Musaffa. Ia menekankan, semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di lapisan bawah.

Menurutnya, KIP tidak boleh berhenti sebagai laporan formal yang kaku, tetapi menjadi kesadaran bersama bahwa hak untuk tahu merupakan hak asasi setiap warga negara. Karena itu, Ansor Jatim menyatakan siap mengambil peran aktif dalam kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Safril juga menyoroti dampak sosiologis keterbukaan informasi. Transparansi, kata dia, berkorelasi erat dengan stabilitas keamanan di tingkat akar rumput. “Jika publik mengetahui apa yang dikerjakan pemerintahnya, prasangka dan kecurigaan dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketertutupan informasi justru memicu konflik dan ketegangan sosial,” tegas peraih penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif dari Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini. 

Sementara itu, Ketua KI Jatim, A. Nur Aminuddin, mengapresiasi komitmen GP Ansor Jatim dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Ia memaparkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur berada pada skor 72,28 atau kategori sedang, yang masih menyisakan pekerjaan rumah untuk ditingkatkan.

Menurut Aminuddin, tantangan terbesar KIP berada di tingkat badan publik, khususnya pemerintah desa, yang diharapkan lebih proaktif menyediakan informasi tanpa harus menunggu permintaan warga. “Kunjungan sahabat GP Ansor ini menjadi angin segar. Kita membutuhkan ‘pendekar-pendekar transparansi’ di daerah yang mampu mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

GP Ansor Jatim menegaskan siap bersinergi dengan KI Jatim untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta partisipatif, demi memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Jawa Timur. (Had)