 |
| Ketua Madura Asli Sedarah (Madas), Mohammad Taufik saat melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke DPRD Kota Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Mohammad Taufik, yang akrab disapa Bung Taufik, menyatakan pihaknya menyampaikan pengaduan sekaligus sejumlah permintaan kepada DPRD Surabaya karena meyakini lembaga legislatif tersebut masih berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami menyampaikan pengaduan dan beberapa permintaan kepada DPRD, karena kami yakin DPRD Kota Surabaya masih tegak lurus terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Bung Taufik kepada wartawan.
Ia menjelaskan, laporan terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu dilatarbelakangi oleh dugaan framing di media sosial yang dinilai telah memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, kasus dugaan persekusi terhadap Nenek Elina berkembang menjadi kegaduhan publik akibat narasi yang beredar luas.
“Beberapa hari terakhir muncul persoalan yang membuat kegoncangan di masyarakat, termasuk di media sosial, terkait pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina oleh beberapa oknum,” ungkapnya.
Bung Taufik menduga, framing tersebut bermula dari konten yang diunggah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan dinilai seolah mendiskreditkan Ormas Madas. Narasi tersebut, kata dia, menggiring opini publik bahwa Madas terlibat dalam dugaan persekusi tersebut.
“Yang menjadi masalah, ada framing yang kami duga dilakukan oleh Wakil Wali Kota Surabaya, seolah-olah menyudutkan dan mendiskreditkan ormas kami. Seakan-akan Madas yang melakukan tindakan itu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Pasalnya, berdasarkan berita acara pemeriksaan kepolisian, tidak ditemukan keterlibatan Ormas Madas dalam kasus tersebut.
“Dalam berita acara pemeriksaan, beberapa hari lalu sudah ada penangkapan oleh pihak kepolisian dan tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas,” tegas Bung Taufik.
Atas dasar itu, pihaknya meminta DPRD Kota Surabaya memanggil Wakil Wali Kota Armuji untuk dimintai klarifikasi secara terbuka. Bung Taufik menilai, tindakan tersebut telah mencoreng marwah organisasi, memperluas stigma kesukuan, serta berpotensi memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami merasa sangat dirugikan. Ormas Madas, bahkan kesukuan Madura, seolah-olah diframing sebagai kelompok yang arogan atau identik dengan premanisme, padahal itu tidak benar,” ujar Mohammad Taufik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Wakil Wali Kota Surabaya maupun DPRD Surabaya terkait laporan tersebut. (Had)
Komentar