 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat menerima aspirasi dari Aliansi BEM Pasuruan Raya di Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Surabaya– Persoalan klasik yang membelit nelayan pesisir kembali mengemuka. Aliansi BEM Pasuruan Raya menyuarakan keluhan masyarakat nelayan Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dalam audiensi bersama Anggota DPD RI asal Jawa Timur, dr. Lia Istifhama, di Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Selasa (3/3/2026).
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti kuatnya ketergantungan nelayan terhadap tengkulak atau agen sebagai penyedia modal. Skema pinjaman yang berlangsung tanpa perjanjian tertulis dinilai menciptakan hubungan yang timpang dan berisiko merugikan nelayan.
Salah satu perwakilan mahasiswa menjelaskan, pola tersebut membuat nelayan tidak memiliki kebebasan menjual hasil tangkapan ke pihak lain. Kondisi ini memunculkan dugaan praktik monopoli terselubung yang menekan posisi tawar nelayan dalam menentukan harga ikan.
Selain itu, mahasiswa menilai terjadi ketimpangan harga yang cukup lebar antara harga di tingkat nelayan dan harga pasar. Selisih tersebut lebih banyak dinikmati perantara, sementara nelayan tetap berada dalam tekanan ekonomi.
Tak hanya berdampak secara finansial, sistem tersebut juga memicu persoalan sosial. Ketergantungan terhadap pinjaman disebut berpotensi melahirkan siklus utang berkepanjangan yang diwariskan antar generasi, sehingga membentuk pola kemiskinan struktural di kawasan pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama menegaskan bahwa persoalan nelayan tidak bisa dilepaskan dari pembenahan sistem pembiayaan dan tata niaga hasil perikanan. Ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir agar memperoleh akses permodalan yang adil dan transparan.
Lia juga menyampaikan dukungannya terhadap gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penguatan koperasi desa sebagai alternatif sumber pembiayaan. Menurutnya, kehadiran koperasi yang sehat dapat menjadi solusi untuk memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.
“Skema pembiayaan harus ringan, jelas, dan tidak menjerat. Koperasi desa harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan para pelaku usaha perantara di wilayah pesisir agar menjalankan praktik usaha secara berkeadilan dan beretika. Aktivitas ekonomi, kata dia, seharusnya memberi manfaat bersama, bukan memperdalam kesenjangan.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi komunikasi yang lebih intens antara mahasiswa, masyarakat nelayan, dan pemangku kebijakan. Aspirasi yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi berlanjut pada langkah konkret demi meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pasuruan Raya. (Red)
Komentar