 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). |
Menurut Lia, langkah penundaan tersebut penting untuk meredam polemik yang berkembang di masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan kajian lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan.
“Penundaan ini langkah tepat untuk menenangkan situasi. Kebijakan sebesar ini harus berbasis kebutuhan yang jelas dan terukur, supaya tidak memicu kegaduhan berkepanjangan,” ujar Lia dalam keterangannya.
Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi serta menggelar rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihak Agrinas, serta sejumlah menteri terkait menyusul mencuatnya polemik rencana impor tersebut di ruang publik.
“Setelah Presiden kembali, saya kemudian mengadakan rapat baik dengan Pak Presiden, Agrinas, maupun sejumlah menteri,” kata Dasco kepada wartawan.
Ia juga menegaskan telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India tersebut ditunda sementara hingga pembahasan lebih lanjut dilakukan secara matang.
Lia menilai, penundaan kebijakan ini tidak serta-merta menutup peluang pengadaan kendaraan operasional tersebut. Namun, menurutnya, langkah itu merupakan bentuk kehati-hatian agar keputusan yang diambil benar-benar akuntabel dan memiliki dasar kajian yang kuat.
Ia juga mendorong pemerintah untuk membuka kajian secara transparan terkait urgensi kebutuhan armada, kesiapan tata kelola program, serta dampaknya terhadap industri otomotif dan tenaga kerja di dalam negeri.
Rencana impor mobil pikap tersebut diketahui berkaitan dengan kebutuhan operasional program koperasi desa dan kelurahan yang tengah disiapkan pemerintah. Namun, karena jumlahnya mencapai ratusan ribu unit, kebijakan ini memicu perhatian publik.
“Kalau kajiannya kuat, keputusan akan lebih mudah diterima publik. Tapi kalau belum kuat, menunda adalah bentuk tanggung jawab,” tegas Lia. (Red)
Komentar