Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong Evaluasi Syarat TOEFL LPDP: Pendidikan Dalam Negeri Jangan Terpinggirkan

Baca Juga

Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta– Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menyoroti persyaratan nilai TOEFL tinggi dalam program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Timur, Lia Istifhama.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai kritik terhadap syarat skor TOEFL yang tinggi layak menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan pemberian beasiswa negara. Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan kesempatan bagi calon penerima beasiswa.

“Pernyataan Pak Menteri Bahlil sangat relevan. Jika syarat TOEFL sangat tinggi, secara logika biasanya dimiliki mereka yang secara ekonomi mampu mengikuti kursus bahasa Inggris yang biayanya tidak murah,” ujar Ning Lia dalam keterangannya, Senin (09/03/2026). 

Ia menjelaskan, realitas di lapangan menunjukkan akses terhadap pelatihan bahasa Inggris berkualitas masih belum merata. Banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga menengah ke bawah yang memiliki kemampuan akademik baik, tetapi terbatas dalam akses peningkatan kemampuan bahasa asing karena faktor biaya.

Putri ulama KH Masykur itu juga menyoroti bahwa standar TOEFL yang terlalu tinggi secara tidak langsung mendorong orientasi beasiswa LPDP lebih banyak pada studi di luar negeri dibandingkan penguatan pendidikan tinggi di dalam negeri.

Menurutnya, dana pendidikan negara yang mencapai triliunan rupiah seharusnya juga diarahkan untuk memperkuat perguruan tinggi nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

“Dengan syarat tersebut, kesannya justru mendorong studi ke luar negeri. Padahal dana negara yang besar semestinya juga difokuskan untuk penguatan perguruan tinggi di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI, Lia memandang perlu adanya keseimbangan dalam pemanfaatan dana LPDP antara program studi luar negeri dan dalam negeri. Ia menilai banyak kampus di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang jika mendapatkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai.

“Minimal persentasenya seimbang dengan alokasi studi luar negeri. Jangan sampai justru pendidikan dalam negeri tersisih,” tambahnya.

Ning Lia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema serta persyaratan dalam program LPDP agar benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kualitas perguruan tinggi nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, investasi negara di bidang pendidikan harus dapat menjangkau lebih luas masyarakat sekaligus menjadi fondasi penting bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. (Red)