Antisipasi Gejolak Ekonomi Global, Fraksi PDIP DPRD Surabaya Dorong APBD Prioritaskan Masyarakat Rentan

Baca Juga

Saifuddin Zuhri, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait langkah antisipatif menghadapi potensi dampak ekonomi global, khususnya akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, menegaskan bahwa instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.

Pria yang akrab disapa Ipuk itu menjelaskan, DPP PDIP meminta seluruh kader partai yang berada di pemerintahan daerah, baik kepala daerah maupun anggota legislatif, untuk mencermati perkembangan geopolitik global yang berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi nasional maupun daerah.

“Konflik di Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Dampaknya bisa meluas, mulai dari biaya energi hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, kader PDIP di daerah diminta memperkuat pengawasan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Ipuk, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah dunia memiliki konsekuensi fiskal yang cukup besar bagi Indonesia. Bahkan, setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat pada harga minyak mentah dapat menambah beban subsidi energi hingga sekitar Rp7 triliun.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan biaya distribusi barang, hingga mempengaruhi harga pangan di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Fraksi PDIP DPRD Surabaya mendorong agar kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. 

“Belanja yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda. Fokus anggaran harus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga didorong melakukan analisis menyeluruh terhadap potensi dampak fiskal terhadap APBD, termasuk kemungkinan peningkatan belanja subsidi, biaya operasional, hingga kebutuhan pelayanan publik.

Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok di tengah potensi meningkatnya biaya distribusi akibat fluktuasi harga energi. 

Menurut Ipuk, prioritas kebijakan anggaran daerah harus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta penyediaan hunian layak.

Selain itu, penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian penting.

“Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (Had)