 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam acara FGD Badan Pengkajian MPR RI di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (Dok/Istimewa). |
Forum bertema penguatan demokrasi Pancasila tersebut menghadirkan sejumlah akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk mendiskusikan dinamika dan tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik kontemporer. Di antara narasumber yang hadir adalah Rocky Gerung dan Robertus Robet.
Sementara itu, dari unsur parlemen hadir sejumlah tokoh, antara lain Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, anggota DPR RI Andreas Hugo Pereira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Dedi Iskandar Batubara, Heri Gunawan, Endang Thohari, dan Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI Denty Eka Widi.
Dalam paparannya, Yasonna menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik kehidupan bernegara. Menurutnya, sejak era reformasi 1999, Indonesia terus menjalani proses panjang untuk memperkuat sistem demokrasi serta memastikan kedaulatan rakyat berjalan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu.
“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyerap berbagai perspektif akademik sehingga kajian Badan Pengkajian MPR semakin tajam dan komprehensif. Dengan demikian, sistem checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan secara seimbang,” ujarnya.
Ia juga menyinggung fenomena “slipping down democracy”, yakni kondisi ketika kualitas demokrasi mengalami penurunan meskipun stabilitas politik tampak terjaga. Menurutnya, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar demokrasi Indonesia tetap berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia menilai peringatan tentang potensi penurunan kualitas demokrasi harus disikapi secara bijak dan konstruktif oleh seluruh elemen bangsa.
“Jika disampaikan adanya ancaman kemunduran demokrasi, tentu hal itu perlu kita sikapi secara serius karena relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, ia juga menyoroti tantangan demokrasi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik. Menurutnya, kondisi tersebut sering kali tidak sebanding dengan kualitas representasi politik yang diharapkan masyarakat.
Ning Lia menjelaskan bahwa fenomena pragmatisme politik tidak terlepas dari budaya immediacy, yakni kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.
Kondisi ini, menurutnya, berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik yang masih perlu terus diperkuat, sehingga masyarakat sering menilai kepemimpinan dari manfaat yang dapat dirasakan secara cepat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi memunculkan praktik tawar-menawar politik yang kurang sehat dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, Ning Lia menekankan pentingnya menghadirkan pemimpin yang memiliki perspektif jangka panjang serta komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.
“Demokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga masa depan negara dan generasi berikutnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, semangat kenegarawanan tersebut dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan praktik demokrasi yang lebih bermartabat, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta mampu membawa Indonesia menuju tata kelola negara yang lebih baik di masa depan. (Red)
Komentar