Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Pembentukan Tim Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg oleh Gubernur Khofifah

Baca Juga

Anggota DPD RI Lia Istifhama. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pengawasan distribusi energi subsidi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kilogram tingkat provinsi guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Ia menilai pembentukan tim tersebut sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjamin distribusi LPG subsidi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Pembentukan tim koordinasi tersebut merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 yang ditetapkan pada Maret 2025.

Menurut Lia, LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kecil, termasuk rumah tangga, pelaku UMKM, petani, hingga nelayan. Karena itu, pengawasan distribusinya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

“LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, distribusinya harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, keberadaan tim koordinasi menjadi garda terdepan dalam mengawal stabilitas pasokan sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, tim tidak hanya bekerja di tingkat provinsi, tetapi juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan. Tugasnya meliputi sosialisasi kebijakan, pembinaan, hingga pengawasan distribusi LPG subsidi secara terpadu.

Selain itu, tim juga melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan LPG 3 kilogram, termasuk mengidentifikasi penyalahgunaan oleh sektor yang tidak berhak seperti hotel, restoran, dan kafe.

“Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel,” tegas Lia.

Menanggapi laporan masyarakat terkait kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram di Kabupaten Banyuwangi, Lia memastikan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan stok.

“Memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia,” jelasnya.

Ia menambahkan, kendala tersebut lebih disebabkan oleh hambatan distribusi di lapangan yang kini telah ditangani oleh pemerintah daerah.

Pembentukan tim koordinasi ini diharapkan menjadi solusi dalam memperbaiki tata kelola distribusi LPG subsidi di Jawa Timur. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang terstruktur, penyaluran LPG 3 kilogram diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat kecil. (Red)