 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). |
Para siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing. Mereka kemudian menjalani penanganan di Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya. Sejumlah siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit, meski mayoritas dalam kondisi ringan.
Merespons kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur bergerak cepat dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan kepada siswa.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga telah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dapur penyedia MBG dan menemukan sejumlah fakta terkait kondisi kebersihan dapur.
Langkah tegas BGN mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama. Senator asal Jawa Timur itu menilai penutupan sementara SPPG merupakan keputusan tepat sebagai bentuk respons cepat terhadap keselamatan siswa.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat,” ujar Lia, Senin (11/05/2026).
Meski demikian, Lia menegaskan bahwa persoalan dugaan keracunan MBG tidak bisa hanya diselesaikan melalui langkah kuratif semata. Menurutnya, pemerintah dan penyedia layanan harus memperkuat sistem pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif,” tegasnya.
Lia secara khusus menyoroti kemampuan pengelolaan makanan dalam jumlah besar oleh pihak penyedia. Ia menilai target penyediaan hingga 3.000 porsi per hari tidak bisa dipaksakan apabila sumber daya dan kemampuan pengolahan belum memadai.
“Nah, bagaimana langkah preventif? Di sini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3.000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian sangat mungkin terjadi,” katanya.
Menurut Lia, standar higienitas harus menjadi perhatian utama karena program MBG menyasar anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil. Ia juga mempertanyakan prosedur kontrol kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat.
“Contoh yang terjadi di Tembok Dukuh itu. Siswa mengaku bumbu krengsengan ada rasa pahit. Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut?” ujarnya.
Ia menambahkan, proses memasak dalam jumlah besar seharusnya disertai pengecekan berkala pada setiap tahapan produksi makanan.
“Misal proses pengolahan dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai 3.000 porsi, maka per pengolahan saat mau disajikan tentu harus dicoba terlebih dahulu oleh mereka. Jangan sampai dicoba pada pengolahan sekian porsi yang pertama, berikutnya tidak, maka risiko keracunan akan terus berpotensi terjadi,” jelasnya.
Lia juga mengungkapkan bahwa persoalan target 3.000 porsi sebenarnya pernah ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BGN pada awal 2025 lalu. Menurutnya, kapasitas produksi harus disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing SPPG.
“Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan di awal kami Rapat Dengar Pendapat dengan BGN awal 2025 lalu, bahwa target 3.000 porsi mohon jangan saklek, jangan dipatenkan. Kenapa begitu? Karena skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berkejaran dengan waktu penyajian. Dan inilah risiko potensi keracunan jika oknum SPPG tidak memiliki skill khusus,” pungkasnya. (Red)
Komentar