 |
| Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah.(Dok/Istimewa). |
Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah, menilai bahwa hingga saat ini pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep masih belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, masyarakat di wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada kualitas pendidikan.
“Hardiknas seharusnya menjadi momentum refleksi bersama, bukan sekadar seremoni tahunan. Di Sumenep, disparitas pendidikan masih nyata, terutama bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang belum memperoleh layanan setara seperti di daratan,” ujar Diky.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik berkualitas, minimnya fasilitas pendidikan, hingga akses transportasi yang belum memadai untuk menunjang distribusi layanan pendidikan secara merata.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran dan capaian pendidikan siswa, terutama di daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
Selain persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia, PMII UPI juga menyoroti pelayanan administrasi pendidikan yang dinilai masih kerap menyulitkan masyarakat, termasuk dalam pengurusan bantuan pendidikan.
“Pelayanan pendidikan seharusnya hadir untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menambah beban administratif, khususnya bagi keluarga kurang mampu,” katanya.
Dalam aspek bantuan pendidikan, Diky menyoroti penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai masih memerlukan pembenahan, terutama dalam hal transparansi dan ketepatan sasaran agar benar-benar dapat dirasakan oleh siswa yang membutuhkan.
Ia juga menilai implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di sejumlah wilayah, khususnya kepulauan, belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses buku dan sarana pendukung literasi.
Menurutnya, literasi merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
PMII UPI turut memberikan perhatian terhadap peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang dinilai perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, pengawasan lapangan, serta inovasi program agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap Dinas Pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan,” tegas Diky.
Ia menambahkan, distribusi guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian insentif bagi tenaga pengajar di daerah terpencil, serta pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis akses internet yang merata harus menjadi prioritas pembangunan pendidikan daerah.
PMII UPI juga mencatat sejumlah persoalan lain, seperti kondisi bangunan sekolah yang belum layak, angka putus sekolah di beberapa wilayah kepulauan, serta perlunya penguatan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
“Pendidikan bukan sekadar sektor layanan, tetapi investasi masa depan daerah. Jika ketimpangan ini tidak segera diatasi, maka kesenjangan kualitas sumber daya manusia akan terus melebar,” ujarnya.
Sebagai penutup, PMII UPI mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melakukan pembenahan pendidikan secara menyeluruh, terukur, dan berpihak pada masyarakat kecil.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Saatnya bergerak dari wacana menuju langkah nyata demi menghadirkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh generasi Sumenep, baik di daratan maupun kepulauan,” pungkasnya. (Za)
Komentar