Situasi itu memantik kritik keras dari pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Ia menilai apa yang ditampilkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya sebatas pertunjukan keberhasilan yang kehilangan substansi penegakan hukum.
Menurut Gus Lilur, Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pembantu yang mampu menjaga marwah pemerintahan, memperkuat penerimaan negara, dan menegakkan tata kelola cukai secara bersih. Karena itu, ia mendesak agar Djaka Budhi Utama segera dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Bea Cukai.
"Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden," tegas Gus Lilur dalam pernyataannya, Minggu (14/6/2026).
Gus Lilur mengatakan kritik tersebut tidak lahir dari asumsi semata. Ia merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam keterangannya yang dibenarkan terdakwa, kode "BC1" pada amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama.
Berdasarkan keterangan tersebut, kode "BC1" disebut berisi uang sebesar Rp3 miliar setiap bulan. Pemberian itu disebut berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, sehingga total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Tak hanya itu, Jaksa KPK pada 20 Mei 2026 juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Di sisi lain, hanya berselang beberapa hari dari terungkapnya fakta persidangan, Djaka tampil di hadapan publik dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026. Saat itu, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI dalam menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8.
Nilai barang yang disita disebut mencapai Rp13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.
Namun, bagi Gus Lilur, keberhasilan tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang selama ini membelit tata kelola cukai nasional.
"Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai," ujarnya.
Ia bahkan menyebut pola penindakan seperti itu tidak lebih dari pertunjukan kosong yang gagal menjawab persoalan mendasar di institusi Bea Cukai.
"Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral," tegasnya.
Atas dasar itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, keterangan yang muncul dalam persidangan KPK merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Ia juga mengingatkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut pencopotan pejabat dapat dilakukan apabila terdapat bukti keterlibatan yang kuat.
"Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan," katanya.
Bagi Gus Lilur, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Bukan pejabat yang lebih sibuk membangun panggung pencitraan dibanding menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya.
"Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi," ujarnya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar Presiden tidak sekadar mengganti pejabat, tetapi juga berani memberi ruang kepada figur-figur yang dinilai memiliki integritas dan rekam jejak keberanian dalam membela negara.
Gus Lilur menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh tokoh yang dinilai layak diberi kesempatan mengabdi.
"Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara. Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini," tuturnya.
Menurutnya, negara membutuhkan pejabat yang berani bekerja menyelesaikan persoalan, bukan sekadar pandai mengatur panggung konferensi pers.
Ia mengaku mengapresiasi sejumlah langkah Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola ekonomi, termasuk upaya membasmi praktik transfer pricing, underinvoicing, serta menyatukan ekspor melalui satu pintu.
"Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, diorganisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya," kata Gus Lilur.
Meski demikian, ia menilai kebijakan baik Presiden akan kehilangan daya apabila dijalankan oleh pejabat yang dinilai bermasalah dari sisi hukum, moral, dan integritas.
"Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi," ujarnya.
Gus Lilur pun menutup pernyataannya dengan seruan agar Presiden segera mengambil keputusan demi menjaga kehormatan institusi negara.
"Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Djaka Budhi Utama terkait pernyataan Gus Lilur tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap pihak yang disebut dalam proses persidangan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Had)
Komentar