BANGKALAN, lensajatim.id - Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) GMNI se-Bangkalan melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan ekonomi nasional menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi GMNI, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan kurs mata uang, melainkan bukti nyata bahwa struktur ekonomi Indonesia masih rapuh dan bergantung pada kekuatan ekonomi asing.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan kepada publik, GMNI se-Bangkalan menilai pemerintah harus segera melakukan koreksi mendasar terhadap kebijakan ekonomi nasional yang selama ini dianggap terlalu bertumpu pada impor, modal asing, dan mekanisme pasar global.
Ketua FEB UTM yang mewakili Komisariat GMNI se-Bangkalan, Yunus Alfaridzy, menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan peringatan serius bagi pemerintah.
“Pelemahan rupiah tidak boleh hanya dibaca sebagai gejolak pasar atau persoalan teknis moneter. Ini adalah alarm keras yang menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional kita masih rapuh. Selama Indonesia bergantung pada impor, modal asing, dan pasar global, maka setiap guncangan ekonomi dunia akan selalu dibayar mahal oleh rakyat,” tegas Yunus. Selasa (9/6/2026)
Menurutnya, kelompok masyarakat kecil selalu menjadi pihak yang paling terdampak ketika nilai tukar rupiah melemah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi yang melonjak, hingga menurunnya daya beli masyarakat menjadi konsekuensi yang harus ditanggung rakyat.
“Yang merasakan langsung bukan para pemodal besar. Yang paling menderita adalah petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Saat harga-harga naik, pendapatan mereka tidak ikut naik. Inilah bentuk ketidakadilan yang terus berulang,” katanya.
Yunus menilai pemerintah harus kembali pada gagasan ekonomi Berdikari yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno.
“Bung Karno sejak awal sudah mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tidak akan berarti jika bangsa ini masih bergantung secara ekonomi kepada pihak asing. Karena itu konsep Berdikari harus kembali menjadi arah pembangunan nasional. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri, memperkuat produksi dalam negeri dan memperbesar peran ekonomi rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisariat Hukum UTM, Rahman Maulana, menilai melemahnya rupiah menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kedaulatan ekonomi yang kuat.
“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika rakyat menanggung dampak dari gejolak ekonomi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar menjaga angka-angka pertumbuhan ekonomi,” kata Rahman.
Ia juga mengkritik model pembangunan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok pemodal besar dibandingkan masyarakat luas.
“Kami melihat masih banyak kebijakan yang lebih ramah terhadap kepentingan oligarki dan investor besar daripada kepentingan rakyat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ketimpangan ekonomi akan semakin tajam dan rakyat kecil akan terus menjadi korban,” ujarnya.
Rahman menegaskan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional.
“Konstitusi sudah jelas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, kekayaan alam dan sektor-sektor strategis harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir kelompok,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikap tersebut, GMNI se-Bangkalan mendesak pemerintah segera menyusun kebijakan ekonomi yang berorientasi pada prinsip Berdikari dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat industri nasional. Mereka juga meminta Bank Indonesia dan pemerintah mengambil langkah konkret menjaga stabilitas rupiah tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, GMNI menuntut percepatan industrialisasi berbasis sumber daya alam domestik, perlindungan terhadap petani, nelayan, buruh, koperasi, dan UMKM, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam agar hasilnya benar-benar dinikmati rakyat.
Menutup pernyataannya, Yunus menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi tidak akan pernah terwujud apabila Indonesia terus bergantung pada kekuatan ekonomi luar negeri.
“Pelemahan rupiah hari ini harus menjadi momentum untuk melakukan perubahan besar. Kedaulatan ekonomi tidak bisa dibangun di atas ketergantungan. Indonesia harus kembali pada cita-cita Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jika tidak, maka bangsa ini akan terus berada dalam posisi lemah di hadapan kekuatan global,” pungkasnya. (Syaiful)
Komentar