 |
| Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Anggota DPD RI Lia Istifhama saat hadir dalam acara Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur di Madiun.(Dok/Istimewa). |
Mengusung tema "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera", kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani hutan, akademisi, dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan itu diikuti ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Perhelatan tersebut menjadi ajang konsolidasi besar bagi para pelaku perhutanan sosial guna memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Dalam sambutannya, Khofifah berharap jambore ini dapat menjadi ruang kolaborasi yang menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
"Semoga ke depan kita semua semakin sehat, semakin berkah, semakin sukses, semakin damai, dan semakin menguatkan persaudaraan kita," ujarnya.
Khofifah juga menegaskan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, yakni mencapai hampir 30 persen dari total luasan nasional.
Tak hanya itu, nilai transaksi ekonomi sektor perhutanan sosial Jawa Timur juga tercatat sebagai yang tertinggi di tingkat nasional.
Meski demikian, menurutnya capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Akses penguatan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH), kata Khofifah, harus terus diperluas, terutama dalam pengembangan usaha agroforestri dan komoditas unggulan seperti kopi.
"Kolaborasi antara petani hutan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas akses pasar," kata Khofifah.
Sebagai tuan rumah, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, perhutanan sosial merupakan program strategis yang mampu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sejalan dengan tema Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, berbagi inovasi, dan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menjelaskan bahwa rangkaian jambore diawali dengan sarasehan yang diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial.
Beragam kegiatan turut mewarnai pelaksanaan jambore, mulai dari podcast mengenai tata kelola perhutanan sosial, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan sosial dari berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp3 miliar pada tahun 2026 bagi kelompok-kelompok perhutanan sosial. Dukungan tersebut dinilai telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Di sela kegiatan, Senator muda asal Jawa Timur, Ning Lia, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para pelaku perhutanan sosial yang terus berinovasi dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, perhutanan sosial merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Perhutanan sosial bukan hanya tentang menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar hutan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkeadilan. Kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut," ujar Ning Lia.
Ia juga mengapresiasi berbagai produk unggulan yang dipamerkan oleh kelompok perhutanan sosial dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Menurut Ning Lia, jambore ini menjadi wadah efektif untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, serta membuka peluang kerja sama yang mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan secara berkelanjutan.
Melalui semangat kolaborasi yang terbangun dalam Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026, diharapkan pengelolaan hutan tidak hanya mampu menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. (Red)
Komentar