Lensajatim.id, Surabaya- Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Al Falah Ploso pada 21–22 Juni 2026, media sosial diramaikan dengan beredarnya usulan sembilan nama kiai sepuh yang disebut-sebut sebagai calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) PBNU untuk Muktamar ke-35 NU pada Agustus mendatang.
Daftar tersebut diklaim berasal dari usulan yang mengatasnamakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apakah nama-nama tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh PWNU dan PCNU di Indonesia, atau hanya berasal dari sebagian pengurus yang mengajukan usulan.
Adapun sembilan kiai sepuh yang namanya beredar sebagai calon anggota AHWA PBNU tersebut adalah KH Mustofa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ma'ruf Amin, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Said Aqil Siraj, KH Asep Syaifuddin Chalim, dan KH Nasaruddin Umar.
Dikonfirmasi secara terpisah terkait daftar usulan AHWA yang beredar tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar NU, H. Syaifullah Yusuf, belum berkenan memberikan tanggapan.
Sementara itu, salah seorang ketua PWNU di Pulau Jawa yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya beberapa nama dalam daftar usulan calon anggota AHWA tersebut.
Di tengah beredarnya daftar nama tersebut, perbincangan mengenai pentingnya mekanisme AHWA kembali menguat. Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026 dinilai harus menghasilkan sistem pemilihan yang mampu menjaga martabat organisasi dan memperkuat posisi ulama dalam menentukan arah jam'iyah.
Ukuran keberhasilan Muktamar, menurut pandangan yang berkembang, bukan semata soal siapa yang terpilih memimpin organisasi. Lebih dari itu, Muktamar harus mampu melahirkan NU dengan wibawa ulama yang semakin kuat, demokrasi organisasi yang sehat, serta kepemimpinan tanfidziyah yang berjalan seiring dengan haluan syuriyah.
Pemilihan yang berlangsung secara bersih diyakini akan melahirkan pemimpin yang bekerja tanpa beban transaksi politik. Sebaliknya, proses yang diwarnai praktik-praktik tidak sehat dikhawatirkan hanya akan menghasilkan kepemimpinan yang sibuk membayar ongkos politik.
Sistem pemilihan yang baik juga dipandang perlu menjadi pengendali atas ambisi kekuasaan. Sebagai organisasi besar dengan jaringan luas dan sumber daya kader yang melimpah, NU dinilai tidak kekurangan tokoh. Yang dibutuhkan justru perangkat organisasi yang mampu memastikan setiap tokoh tetap tunduk pada konstitusi, nilai-nilai, serta prinsip perjuangan NU sebagai organisasi ulama.
Karena itu, Muktamar ke-35 diharapkan mampu menetapkan tata tertib dan kontrak jam'iyah sebagai keputusan moral sekaligus kesepakatan bersama para muktamirin. Setiap tahapan pemilihan harus dapat diuji, setiap suara terlindungi, setiap calon dapat diperiksa, dan setiap keberatan memperoleh ruang penyelesaian yang adil.
Forum tertinggi NU tersebut juga diharapkan tidak menyerahkan masa depan organisasi kepada praktik lobi tertutup, transaksi politik, maupun janji pembagian jabatan.
NU dinilai terlalu besar untuk dikelola dengan pola dagang suara. Organisasi yang telah memasuki abad kedua ini juga dianggap terlalu penting untuk dipertaruhkan dalam transaksi forum.
Karena itu, pemilihan anggota AHWA dan Ketua Umum PBNU dipandang sebagai ikhtiar menjaga amanah ulama, martabat jamaah, serta masa depan jam'iyah. Bahkan, muncul dorongan agar sumber pembiayaan para kandidat dilaporkan secara terbuka sebelum proses pemilihan dimulai.
Bila Muktamar ke-35 mampu menutup celah politik uang, menegakkan supremasi ulama, memperkuat demokrasi musyawarah, menata representasi Jawa dan non-Jawa secara adil, serta menyatukan mandat Rais Aam dan Ketua Umum dalam bangunan kelembagaan yang kokoh, maka NU diyakini akan memasuki abad keduanya dengan tubuh organisasi yang semakin tegak, kuat, dan berjaya. (Red)
Komentar