BANGKALAN, lensajatim.id - Gelombang dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto kembali menguat dari Madura. Sedikitnya 200 warga yang mengatasnamakan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) merapatkan barisan di Kabupaten Bangkalan, Sabtu (22/8/2026).
Datang dari berbagai latar belakang, mulai tukang becak, buruh bangunan, pekerja peternakan lele, sopir hingga salesman massa RMP4 menyatakan sikap tegas: MBG harus dilanjutkan, bukan dihentikan.
“Anak-anak kami membutuhkan MBG. Teruskan, Pak Presiden Prabowo!” teriak salah seorang peserta aksi.
Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi respons RMP4 terhadap aksi penolakan MBG yang digelar sejumlah mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 18 Agustus 2026.
Koordinator Lapangan RMP4, Mahrus Ali, mengatakan masyarakat Madura memiliki alasan kuat untuk mendukung keberlanjutan MBG karena program tersebut dinilai menyentuh kebutuhan anak-anak secara langsung.
Namun, dukungan itu bukan berarti RMP4 menutup mata terhadap persoalan dalam pelaksanaan program.
Mahrus justru meminta pemerintah memperketat pengawasan dan mengevaluasi tata kelola MBG, terutama terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Bukan program MBG-nya yang harus dihentikan. Kalau ada persoalan, SPPG dan tata kelolanya yang harus dievaluasi. Pengawasan harus diperketat karena MBG sangat dibutuhkan anak-anak kami,” tegas Mahrus.
RMP4 tidak ingin dukungan tersebut berhenti sebagai aksi simbolik di Bangkalan.
Mahrus mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan keberangkatan sekitar 500 warga Madura ke Jakarta pada 27 Agustus 2026 untuk menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintahan Prabowo.
“Kami akan berangkat dari Madura ke Jakarta pada 27 Agustus untuk menggelar aksi damai. Pesannya: jaga Jakarta, jaga Indonesia. Kami siapkan 500 tiket,” ungkapnya.
Menurut RMP4, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG semestinya dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan, bukan menjadi alasan menghentikan program.
Mereka mendesak pemerintah memastikan setiap SPPG menjalankan standar pelayanan, keamanan pangan, kualitas gizi, dan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. (Syaiful)
Komentar