 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.(Dok/Istimewa). |
Hal itu disampaikan saat wawancara dengan Sinpo TV usai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan kontribusi sejumlah lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), kata Presiden, terus menjalankan peran sebagai rumah kebangsaan dengan memperkuat literasi konstitusi serta merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan,” katanya.
Sementara itu, menurut Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2027. “DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah,” kata Presiden Prabowo.
Menurut Ning Lia, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah. Karena itu, keberadaan senator harus mampu membawa aspirasi, potensi, sekaligus berbagai persoalan daerah ke tingkat nasional.
“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar Senator asal Jatim tersebut.
Perempuan yang didapuk sebagai politisi idola Gen Z itu menjelaskan, fungsi katalisator tersebut dapat diwujudkan dengan mengangkat berbagai capaian dan prestasi daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Di sisi lain, DPD RI juga memiliki ruang untuk menyuarakan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” katanya.
Meski demikian, Ning Lia menekankan bahwa perjuangan kepentingan daerah harus tetap dilakukan secara terukur dan konstruktif. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh justru menjadi sumber perpecahan.
“Tentunya semuanya harus terukur. Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.
Dalam podcast tersebut, Ning Lia juga menyampaikan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada pada sektor industri besar, tetapi juga bertumpu pada masyarakat yang menggerakkan perekonomian dari tingkat paling bawah.
“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan kembali pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis moneter 1998. Ketika sejumlah perusahaan besar dan lembaga ekonomi mengalami tekanan berat, ekonomi masyarakat justru menjadi salah satu fondasi yang mampu menjaga keberlangsungan kehidupan.
“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” tutur Lia.
Karena itu, menurutnya, semangat kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni dan simbol kebangsaan. Kemerdekaan juga harus diterjemahkan dalam bentuk keberpihakan terhadap masyarakat daerah, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan yang memberikan manfaat secara merata.
Menurut Ning Lia menilai DPD RI dapat mengambil peran lebih kuat dalam memastikan suara daerah tidak berhenti menjadi aspirasi, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan nasional.
“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkasnya. (Red)
Komentar