 |
| H. Achmad Sudiyono.(Dok/Istimewa). |
Salah satu apresiasi datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Jember, H. Achmad Sudiyono. Bupati LIRA Kabupaten Jember tersebut menilai sejumlah program yang dipaparkan Presiden Prabowo memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pangan, pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo dalam pidatonya menunjukkan komitmen beliau untuk mewujudkan Indonesia maju dan masyarakat sejahtera,” ucap H. Achmad Sudiyono, Minggu (16/08/2026).
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu prioritas merupakan langkah strategis. Sebab, ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah juga telah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut disebut ikut mendorong peningkatan produksi pangan dan mempermudah petani memperoleh pupuk.
H. Achmad yang juga merupakan owner SPPG Bintoro Jember menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pangan harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, petani tidak cukup hanya didorong meningkatkan produksi. Mereka juga harus memperoleh kemudahan akses terhadap sarana produksi, kepastian pasar, serta dukungan kebijakan yang mampu menekan biaya usaha tani.
“Kalau petani sejahtera, produksi pangan akan semakin kuat. Ketika produksi dalam negeri kuat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar juga bisa ditekan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan bangsa,” tuturnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut H. Achmad, MBG memiliki nilai strategis karena menyentuh dua persoalan sekaligus, yakni pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan MBG akan terus dilanjutkan dengan perbaikan dan efisiensi. Program tersebut diarahkan antara lain untuk mengatasi persoalan stunting dan memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam kondisi lapar. Saat ini, puluhan juta masyarakat telah menjadi penerima manfaat MBG.
“MBG bukan sekadar memberikan makanan. Kalau dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, program ini adalah investasi terhadap generasi masa depan,” kata H. Achmad.
Sebagai owner SPPG Bintoro Jember, ia memahami bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan pengawasan, ketepatan sasaran, standar keamanan pangan, serta tata kelola yang akuntabel.
Karena itu, ia menilai pesan Presiden agar program tersebut dijalankan dengan perbaikan dan efisiensi harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar memberikan manfaat kepada penerima. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain MBG, H. Achmad juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan melalui program perbaikan sekolah dan Sekolah Rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah dan menargetkan seluruh sekolah di Indonesia, termasuk pesantren, mendapatkan renovasi secara bertahap hingga 2029.
Pemerintah juga telah membuka 93 Sekolah Rakyat permanen, sementara sekolah rakyat rintisan telah mencapai 182. Program tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
Menurut H. Achmad, kebijakan tersebut merupakan pendekatan yang rasional karena kemiskinan tidak cukup diatasi melalui bantuan sosial semata.
“Kalau kita ingin memutus kemiskinan antargenerasi, maka pendidikan harus menjadi instrumen utama. Anak dari keluarga kurang mampu harus diberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, gizi yang baik, dan lingkungan yang mendukung,” katanya.
Ia menilai pembangunan manusia juga harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, dirinya mengapresiasi program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang dalam pidato Presiden disebut telah mencapai 10.000 koperasi beroperasi, dengan 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam rantai ekonomi, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.
“Ekonomi rakyat harus diperkuat dari bawah. Koperasi yang sehat dan dikelola profesional bisa menjadi penghubung antara produsen, pasar dan masyarakat. Ini yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya.
H. Achmad juga mengapresiasi langkah pemerintah melakukan penataan BUMN serta memperketat pengelolaan sumber daya alam.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN yang dipertahankan paling banyak sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026. Penataan tersebut disebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun.
Bagi H. Achmad, langkah tersebut patut diapresiasi sepanjang dilakukan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara.
“BUMN harus benar-benar menjadi aset negara yang menghasilkan manfaat bagi rakyat. Kalau ada perusahaan yang tidak produktif, tentu perlu dievaluasi. Tetapi prosesnya juga harus transparan, profesional dan tetap memperhatikan kepentingan negara serta masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah untuk menertibkan pertambangan ilegal, penyelundupan, serta praktik yang berpotensi merugikan negara merupakan langkah penting dalam memastikan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Lebih jauh, H. Achmad menilai hal yang paling penting dari pidato Presiden bukan semata-mata jumlah program atau capaian yang disampaikan, melainkan konsistensi pemerintah dalam memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan program pemerintah pada akhirnya sederhana, yaitu apakah rakyat merasakan manfaatnya. Apakah petani lebih sejahtera, anak-anak mendapatkan gizi dan pendidikan yang lebih baik, UMKM semakin kuat, lapangan pekerjaan bertambah dan pelayanan negara semakin mudah,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton terhadap program pemerintah, tetapi ikut mengawal dan mendukung pelaksanaannya.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Keberhasilan program nasional membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.
“Program yang baik harus kita dukung, tetapi pada saat yang sama harus kita kawal agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran dan akuntabel. Kritik yang konstruktif juga diperlukan supaya kebijakan semakin baik,” pungkas H. Achmad.
Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya menegaskan bahwa pembangunan Indonesia bukan pekerjaan Presiden dan pemerintah semata. Ia menyebut pembangunan bangsa membutuhkan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
Bagi H. Achmad, semangat gotong royong tersebut menjadi kunci agar berbagai program yang telah dirancang pemerintah tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat hingga tingkat desa. (Had)
Komentar