 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Dini Rahmania.(Dok/Istimewa). |
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 ditetapkan sebesar Rp98.466.351 per jemaah, naik dari Rp87.409.365 pada 2026. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan haji mendatang.
"Kita tentu berharap kenaikan biaya penyelenggaraan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai biaya meningkat, tetapi jemaah masih menghadapi persoalan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya," ungkap Dini dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II yang meliputi Probolinggo dan Pasuruan tersebut secara khusus menyoroti pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Menurut Dini, penyelenggara haji harus memastikan seluruh kebutuhan jemaah di kawasan tersebut terpenuhi dengan baik. Persiapan meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, fasilitas pendukung, hingga kesiapan petugas.
"Komponen pelayanan Armuzna sudah masuk dalam penyelenggaraan haji, sehingga harus dipastikan kualitasnya benar-benar meningkat. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, fasilitas, sampai kesiapan petugas harus dipersiapkan dengan lebih baik," tegasnya.
Dini menambahkan, setelah kesepakatan biaya haji ditetapkan, DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan tersebut tidak cukup hanya menyangkut pembiayaan, tetapi juga harus memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang layak dan berkualitas.
Ia berharap penyelenggaraan haji 2027 dapat memberikan kenyamanan lebih baik bagi jemaah dalam menjalankan ibadah, sekaligus memastikan beban biaya yang ditanggung tidak terlepas dari manfaat pelayanan yang diterima.
"Saya ingin haji 2027 tidak hanya lebih ringan dari sisi beban yang dibayarkan jemaah, tetapi juga lebih baik dari sisi pelayanan," pungkas Dini. (Red)
Komentar