 |
| Kegiatan Diskusi Publik yang digelar Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya.(Dok/Istimewa). |
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur” di Gedung Kastil NK Café, Karangploso, Kabupaten Malang, Senin (26/10/2026).
Forum tersebut membahas arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya hilirisasi industri, penguatan ekonomi daerah, serta tantangan UMKM untuk berkembang dan naik kelas.
Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha.
“Sebetulnya sudah on the track, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar,” kata Fuad dalam paparan medianya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan berbagai program pembangunan mampu mengatasi hambatan operasional di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang telah dirancang tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.
Fuad juga mendorong agar UMKM mendapatkan porsi lebih besar dalam rantai pasok industri nasional. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah membangun kemitraan strategis antara UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
“Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Kawal Hilirisasi dan Lawan Dominasi Oligarki
Dalam forum yang sama, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menilai kebijakan hilirisasi yang didorong Presiden Prabowo perlu diimbangi dengan pengawasan publik yang kuat.
Menurut Djoni, salah satu tantangan penerapan kebijakan tersebut adalah potensi benturan dengan kepentingan kelompok oligarki dan pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo.
“Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci,” ujar Djoni.
Ia menegaskan, penguatan ekonomi daerah harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satunya dengan membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Djoni juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang dapat dikerjakan secara mandiri oleh pelaku usaha daerah.
“Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Hilirisasi Jadi Peluang Jawa Timur
Hilirisasi melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi maupun setengah jadi dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri Jawa Timur.
Dengan potensi industri yang dimiliki, Jawa Timur memiliki peluang memperkuat nilai tambah produk lokal melalui pengembangan industri pengolahan yang terhubung dengan UMKM dan sumber daya daerah.
Namun, keberhasilan agenda tersebut bergantung pada sejumlah faktor, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), iklim investasi, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal.
Keterhubungan antara sektor hulu dan industri pengolahan juga menjadi perhatian penting agar potensi daerah tidak hanya berhenti pada penyediaan bahan mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Melalui diskusi publik tersebut, Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan UMKM.
Upaya ini diharapkan mampu mendorong hilirisasi yang lebih inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Jawa Timur. (Red)
Komentar