 |
| Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.(Dok/Istimewa). |
Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR lintas fraksi. Usulan tersebut kini tinggal menunggu nasibnya di Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke Rapat Paripurna terdekat.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengonfirmasi langsung bahwa dokumen usulan telah direkap dan ditandatangani oleh para pengusul dalam Rapat Pimpinan DPR bersama anggota pengusul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Jadi berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani, adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Saan.
Yang membuat usulan ini tak bisa dianggap remeh adalah komposisinya. Pengusul bukan hanya berasal dari fraksi oposisi, melainkan juga dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah.
Rinciannya:
• Fraksi PKS: 28 orang • Fraksi NasDem: 19 orang • Fraksi PKB: 18 orang • Fraksi Demokrat: 18 orang • Fraksi PDIP: 14 orang • Fraksi Golkar: 11 orang • Fraksi Gerindra: 11 orang • Fraksi PAN: 1 orang
Total: 120 orang dari 8 fraksi.
Keterlibatan 11 anggota Gerindra dan 11 anggota Golkar, dua partai utama pendukung pemerintahan, menjadi sinyal paling tajam dalam manuver politik ini.
Apa Langkah Selanjutnya?
Saan menegaskan, pimpinan DPR tidak akan mendiamkan usulan tersebut. Mekanisme formal akan segera berjalan.
“Jadi akan kami rapat pimpinan dan nanti karena kami Bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna. Dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan,” pungkasnya.
Artinya, bola kini ada di tangan Bamus DPR. Jika Bamus menyetujui, usulan HMP akan dibacakan dan diputuskan dalam Rapat Paripurna untuk dilanjutkan ke tahap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) HMP.
Apa Itu HMP?
Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri, serta atas tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
HMP merupakan hak DPR yang paling tinggi derajatnya dalam fungsi pengawasan. Jika HMP disetujui paripurna, DPR dapat membentuk Pansus untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi, termasuk rekomendasi yang bersifat politis terhadap pejabat negara yang dimaksud.
Dalam kasus ini, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kini publik menanti: apakah Bamus akan berani meneruskan gelombang 120 suara ini ke paripurna, atau tarik-ulur politik kembali meredamnya?. (Ham)
Komentar